Airlangga: Ada 8 Tambahan Aturan Turunan UU Cipta Kerja


Airlangga: Ada 8 Tambahan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

 JawaPos.com – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambah delapan aturan turunan Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Tambahan aturan turunan tersebut terkait sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

Airlangga menjelaskan dari sebelumnya terdapat sebanyak 44 aturan turunan UU Cipta Kerja terdiri dari rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Raperpres) dengan tambahan aturan tersebut menjadi 52 aturan turunan yang terbagi menjadi 48 RPP dan 4 dan Raperpres.

“Ada penambahan dari 44 Raperpres ditambahkan pendetailan dari Perpres di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sehingga total regulasi yang dibuat 52 peraturan pelaksana,” ujarnya dalam webinar bertajuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi. Selasa (26/1).

Namun, Airlangga belum dapat menjelaskan lebih jauh terkait rancangan tersebut satu per satu. Dari jumlah 52 aturan turunan UU Cipta Kerja, sebanyak 23 aturan sudah selesai diharmonisasi yang terdiri dari 19 RPP dan 4 Raperpres. Artinya tersisa 29 aturan turunan lagi yang tengah diproses.

Airlangga melanjutkan, pemerintah terus menyelesaikan semua harmonisasi aturan turunan yang tersisa. Disamping itu, pihaknya juga masih membuka aspirasi kepada publik melalui portal resmi uu-ciptakerja.go.id agar masyarakat bisa memberikan masukan langsung kepada pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan.

Airlangga mencatat setidaknya sudah ada partisipasi dari masyarakat dengan jumlah mencapai 78.576 kunjungan ke situs tersebut. Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja juga telah menyelenggarakan 17 webinar, 23 event meeting, 22 rilis pers, dan tiga konferensi pers dalam rangka mensosialisasikan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Selain itu, Airlangga juga mengungkapkan pemerintah pun melakukan edukasi dan sosialisasi ke daerah secara langsung ke 15 kota.

“Kemudian juga secara fisik kami menyerap masukan dan ini diharapkan kita akan terus lakukan harmonisasi,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/airlangga-ada-8-tambahan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja/

Share:

Forkas Jatim Akui Penerapan Prokes Susutkan Kapasitas Produksi Pabrik BISNIS


Forkas Jatim Akui Penerapan Prokes Susutkan Kapasitas Produksi Pabrik

 JawaPos.com – Persebaran virus SARS-CoV-2 membatasi aktivitas masyarakat. Termasuk aktivitas produksi sejumlah besar sektor industri. Sepanjang 2020, nyaris tidak ada pabrik yang menambah kapasitas produksi mereka.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur Eddy Widjanarko mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memengaruhi kinerja industri. Tidak hanya di Jatim, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Sektor industri alas kaki, kayu, rotan, dan garmen di Jatim, menurut dia, tidak mendapatkan investasi baru.

“Pabrik yang sudah ada sekarang prioritasnya adalah bertahan,” kata Eddy Senin (25/1). Saat ini, menurut dia, kapasitas produksi sebagian besar pabrik yang masih bertahan hanya 50 persen. Penerapan protokol kesehatan ketat yang mewajibkan pabrik menerapkan jarak minimal antar pekerja juga menyusutkan kapasitas produksi.

Eddy mencontohkan pabrik alas kaki. Aktivitas produksi di sana bersifat padat karya. Artinya, semakin banyak karyawan yang bekerja, kian banyak pula output produknya. Karena menerapkan protokol kesehatan, mau tidak mau, jumlah karyawan yang terlibat dalam sesi produksi berkurang.

“Sekarang kami atur di tiap line, jadi layout bisa selang-seling,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jatim Difi Ahmad Johansyah mengatakan bahwa pembatasan mobilitas memang terkait erat dengan bisnis. Berdasar laporan perekonomian Provinsi Jatim diketahui bahwa saat pembatasan mobilitas dicabut, ada peningkatan demand. Sejalan dengan itu, kapasitas produksi pun bertambah. Demikian pula tingkat investasi.

Kendati masih terkontraksi, kinerja investasi Jatim pada triwulan III 2020 tercatat minus 5,47 persen (YoY). Itu lebih baik ketimbang catatan triwulan II 2020 yang minus 7,55 persen (YoY).

“Peningkatan tecermin dari kembali dimulainya keberlanjutan investasi sektor-sektor utama penopang perekonomian Jatim. Yakni, lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi,” paparnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/26/01/2021/forkas-jatim-akui-penerapan-prokes-susutkan-kapasitas-produksi-pabrik/

Share:

SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI


SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI

 JawaPos.com – Indonesia segera memiliki sovereign wealth fund (SWF) seperti negara-negara di belahan dunia lain. Namanya Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga tersebut.

“Kita butuh dana untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan,” ungkap Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam raker dengan Komisi XI DPR Senin (25/1).

Jika dikaitkan dengan visi Indonesia untuk menjadi kekuatan dunia nomor lima, menurut dia, total investasi infrastruktur sesuai estimasi RPJMN mencapai Rp 6.445 triliun. Ani menambahkan bahwa umumnya pembiayaan infrastruktur adalah padat modal.

Karena itu, ongkos pembiayaan (cost of fund) pun tinggi dan tenornya panjang. Bila hanya mengandalkan instrumen utang, beban yang harus ditanggung tinggi.

“Kapasitas pembiayaan APBN dan BUMN saat ini, terlihat dalam neraca, terutama BUMN, sudah tinggi. Exposure dari leverage-nya,” ungkap mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Maka, pemerintah perlu berupaya keras untuk meningkatkan pendanaan domestik agar pembangunan lancar.

Untuk membentuk LPI, pemerintah menyiapkan modal awal sekitar Rp 15 triliun. Secara bertahap, dana itu akan bertambah menjadi Rp 75 triliun sampai akhir 2021. Alokasi modal awal LPI itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemenuhan modal LPI didapatkan melalui pengalihan saham yang dimiliki pemerintah pada beberapa BUMN dengan kriteria tertentu,” kata Ani.

Lembaga seperti LPI lebih dulu ada di Norwegia, Malaysia, atau India. Seperti pendahulunya, LPI juga menawarkan imbal hasil untuk meningkatkan dana investasi yang dikelola.

Secara struktur, LPI akan punya hierarki dua tingkat yang terdiri atas dewan pengawas dan dewan direktur. Pemerintah menerima 280 kandidat dewan pengawas dan pada akhirnya tiga orang lolos seleksi tahap akhir. Mereka adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

Untuk mengelola risiko dan melaksanakan tugas LPI, dewan direktur akan membentuk komite manajemen risiko. Komite itu beranggota dewan direktur, pegawai LPI, dan/atau pihak lain yang berpengalaman.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI Dito Ganinduto menyambut baik kehadiran LPI. Menurut dia, LPI adalah terobosan. Lembaga itu akan bisa menjawab kesenjangan pendanaan dalam negeri dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional.

“LPI ini nantinya dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan,” papar Dito.

Dia optimistis, LPI bakal menarik banyak investor asing. Tentunya, mereka akan memilih proyek strategis yang memiliki return investasi menggiurkan. Sistem pengawasan yang didesain sangat baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan LPI.

https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/swf-jalan-pemerintah-siapkan-rp-15-triliun-sebagai-modal-awal-lpi/

Share:

Lewat Dana Desa, 5,3 Juta Keluarga Miskin Dapat Bantuan saat Pandemi Covid-19

 

Warga Curug Terima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, mengatakan Pemerintah sigap dalam menggunakan dana desa untuk penanganan dampak pandemi covid-19.

“Di masa pandemi covid-19 pemerintah cukup sigap, artinya langsung melakukan perubahan terkait dengan penggunaan dari Dana Desa. Pemerintah memperbolehkan dana desa dijadikan bagian dari social assistance program untuk penanggulangan dampak negatif dari covid-19,” kata Teguh dalam  Diseminasi Hasil Riset Covid-19, Dana Desa dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (25/1/2021).

Bantuan langsung tunai dana desa dinilai sebagai kebijakan yang pas dikeluarkan di masa pandemi covid-19. Menurutnya bantuan langsung Dana Desa ini sifatnya community targeting, artinya  memang dana desa ini didesain untuk kebutuhan desa.

“Kenapa isu dana desa ini menjadi sebuah isu yang menarik? tujuan utama dari dana desa ini adalah meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Ini adalah outcome yang ingin dicapai,” ujarnya.

Bahkan strategi community targeting melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diakui dunia sebagai inovasi kebijakan yang tepat sasaran.

Karena memasukkan 5,31 juta keluarga miskin yang belum pernah didata, 947 ribu keluarga miskin yang sebelumnya terdata namun luput dari penyaluran bantuan, 1,45 juta keluarga yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan itulah yang menyebabkan isu dana desa ini menarik. Lantaran, selama pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2 kuartal 2020 terus mengalami kontraksi hingga menyebabkan resesi.

Demikian Teguh menegaskan kembali kebijakan yang dilakukan Pemerintah terkait penggunaan dana desa di masa pandemi covid-19 dilaksanakan di waktu yang tepat.

Sebagai informasi Dana Desa yang telah disalurkan sampai akhir 2020 mencapai Rp 71,1 triliun. Hasil penggunaan dana desa lebih cepat ialah penurunan kemiskinan desa di awal pandemi Covid-19, yakni menurun 0,03 persen antara Maret 2019-2020.  Bagaimanapun, pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 mendisrupsi pembangunan desa.  

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4466009/lewat-dana-desa-53-juta-keluarga-miskin-dapat-bantuan-saat-pandemi-covid-19

Share:

Presiden Jokowi Terus Cari Terobosan untuk Kurangi Ketimpangan Sosial

 

Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah tengah mencari cara untuk mengurangi ketimpangan sosial. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan.

"Pada 2021 ini, kita akan terus mencari jalan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2021).

Dia pun menekankan agar pentingnya melakukan redistribusi aset, serta perluasan akses permodalan. Kata Jokowi yaitu dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

"Sebelumnya saya telah berkali-kali menyampaikan, menekankan pentingnya redistribusi aset, kemudian berkaitan dengan perluasan akses permodalan, kemudian penguatan keterampilan dan penguatan budaya dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial," beber Jokowi.

Dia mengatakan salah satu langkah trobosan yang sedang digagas yaitu pengembangan lembaga keuangan syariah. Hal tersebut akan dikembangkan dan dikelola berdasarkan sistem wakaf. Sebab dia menilai saat ini potensi wakaf di Indonesia sangat besar.

"Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak, termasuk wakaf dalam bentuk uang," beber Jokowi.

Potensi Wakaf

Dia merinci potensi aset wakaf pertahun mencapai Rp 2.000 triliun dan wakaf uang mencapai Rp 188 triliun. Sebab itu dia berharap perlu adanya perluasan pemanfaat wakaf.

"Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat," ungkap Jokowi.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4466048/presiden-jokowi-terus-cari-terobosan-untuk-kurangi-ketimpangan-sosial

Share:

BKPM Catat Realisasi Investasi Kuartal IV-2020 Naik, Capai Rp 214,7 Triliun

 Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)


jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan realisasi investasi pada kuartal IV (Q4) 2020, yang mengalami kenaikan baik secara kuartalan (Quartal to Quartal/QtQ) maupun secara tahunan (Year on Year/YoY).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi pada Q4 2020 sebesar Rp 214,7 triliun. Jumlah tersebut naik 2,7 persen secara QtQ dan 3,1 persen secara YoY.

Menurut dia, program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan Pemerintah RI sejak akhir triwulan tahun lalu jadi kunci utama angka investasi melonjak naik, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).

"Kita tahu bahwa di kuartal keempat dimana kasus pandemi Covid-19 sudah ada vaksinasinya. Itu sudah meningkatkan rasa kepercayaan diri dari teman-teman investor asing yang ada di Indonesia," jelas Bahlil dalam sesi teleconference, Senin (25/1/2021).

Selain vaksinasi, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah diundangkan ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 juga turut memberikan rasa percaya diri bagi investor asing.

"Yang kedua adalah, pengesahan terhadap UU Cipta Kerja itu cukup memberikan pengaruh yang positif pada keberlangsungan investor asing yang ada di Indonesia," sambung Bahlil.

Bahlil pun menyoroti realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang secara angka lebih besar ketimbang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Adapun jumlah PMA pada Q4 2020 sebesar Rp 111,1 triliun (51,7 persen), naik 4,6 persen secara QtQ dan 5,5 persen (YoY). Sementara PMDN sebesar Rp 103,6 triliun (48,3 persen), naik 0,8 persen (QtQ) am 0,7 persen (YoY).

"Yang menarik adalah, antara PMA dan PMDN kita lihat di kuartal keempat, PMA-nya lebih tinggi daripada PMDN-nya. Ini sudah barang tentu naik, baik dari kuartal ketiga maupun di kuartal sama pada tahun lalu," ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga menginformasikan terkait penyerapan jumlah tenaga kerja pada kuartal IV 2020, yang mencapai 294.780 orang.

"Ini kalau kita membandingkan dengan tahun yang lalu, kenaikannya tidak lebih dari 3 persen. Kemudian pada kuartal yang kemarin kenaikannya juga tidak lebih dari 3 persen," tutur Kepala BKPM.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4466098/realisasi-investasi-2020-lebih-rp-9-t-dari-target-kepala-bkpm-semua-pada-tertawa

Share:

Batam Sepi Kunjungan Wisman, Sandi Pertimbangkan ‘Travel Bubble’

 Batam Sepi Kunjungan Wisman, Sandi Pertimbangkan 'Travel Bubble'


JawaPos.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menantang para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Batam untuk unjuk gigi demi bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sandi ingin pelaku usaha parekraf di Batam saling bergandeng tangan untuk mewujudkan hal tersebut.

Sandi mengungkapkan, para UMKM di sektor parekraf mengeluh penjualan produknya turun drastis karena tutupnya perbatasan dan tidak adanya wisatawan dari Singapura maupun Malaysia. “Hari ini di Batam saya berdiskusi dengan para pelaku terutama dengan kalangan UMKM, dan keluhan yang dirasakan adalah menurunnya secara drastis penjualan dari produk-produk ekonomi kreatif dan produk-produk wisata dikarenakan ditutupnya perbatasan kita dan tidak adanya wisatawan dari Singapura maupun Malaysia,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (23/1).

Sandiaga Uno mengaku, pendapatan para pelaku usaha parekraf di Batam memang anjlok akibat tidak adanya wisatawan yang masuk ke wilayah ini. Sebab, akses perbatasan masuknya WNA masih ditutup oleh pemerintah.

Namun, pihaknya memberikan motivasi agar para pelaku UMKM untuk terus berinovasi. “Nah ini perlu kita sikapi karena pembatasan sosial berskala besar atau PPKM dan ditutupnya perbatasan merupakan tindakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ucapnya.

Sandi tidak ingin para pelaku usaha parekraf hanya berdiam diri tanpa beraksi untuk bangkit dari keterpurukan ini. Ia meminta usaha parekraf di Bayam untuk membuat ide yang bagus meski pandemi masih terjadi.

Misalnya, mencari produk atau jasa pariwisata yang diminati wisatawan lokal, seperti sport tourism, wisata berbasis alam terbuka, wisata berbasis edukasi, dan wisata yang berbasis kekayaan budaya (neature dan culture). Sandi mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor parekraf di Batam untuk bergandengan tangan agar mampu keluar dari keterpurukan ekonomi.

“Saya ingin mengajak kepada UMKM ini justru saling membantu, saling men-support karena kadang-kadang kita asyik berkompetisi, kita lupa berkolaborasi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan dialog itu, Sandi tetap mengingatkan pelaku usaha Parekraf Batam untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Sandi juga punya ide-ide seperti travel bubble. Namun, ia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait.

Travel bubble merupakan kesepakatan dengan negara lain untuk membuka akses lalu lintas orang. Seperti diketahui, selama ini Kota Batam dan Pulau Bintan menjadi destinasi wisata warga Singapura karena letaknya berdekatan.

“Saya sudah berjanji akan kita mencoba memfasilitasinya dengan Ibu Menlu, Pak Menteri Hukum dan HAM, serta Pak Menkes. Tapi mohon bersabar,” tuturnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/23/01/2021/batam-sepi-kunjungan-wisman-sandi-pertimbangkan-travel-bubble/

Share:

Arsip Blog

Recent Posts