Airlangga: Ada 8 Tambahan Aturan Turunan UU Cipta Kerja


Airlangga: Ada 8 Tambahan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

 JawaPos.com – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambah delapan aturan turunan Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Tambahan aturan turunan tersebut terkait sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

Airlangga menjelaskan dari sebelumnya terdapat sebanyak 44 aturan turunan UU Cipta Kerja terdiri dari rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Raperpres) dengan tambahan aturan tersebut menjadi 52 aturan turunan yang terbagi menjadi 48 RPP dan 4 dan Raperpres.

“Ada penambahan dari 44 Raperpres ditambahkan pendetailan dari Perpres di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sehingga total regulasi yang dibuat 52 peraturan pelaksana,” ujarnya dalam webinar bertajuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi. Selasa (26/1).

Namun, Airlangga belum dapat menjelaskan lebih jauh terkait rancangan tersebut satu per satu. Dari jumlah 52 aturan turunan UU Cipta Kerja, sebanyak 23 aturan sudah selesai diharmonisasi yang terdiri dari 19 RPP dan 4 Raperpres. Artinya tersisa 29 aturan turunan lagi yang tengah diproses.

Airlangga melanjutkan, pemerintah terus menyelesaikan semua harmonisasi aturan turunan yang tersisa. Disamping itu, pihaknya juga masih membuka aspirasi kepada publik melalui portal resmi uu-ciptakerja.go.id agar masyarakat bisa memberikan masukan langsung kepada pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan.

Airlangga mencatat setidaknya sudah ada partisipasi dari masyarakat dengan jumlah mencapai 78.576 kunjungan ke situs tersebut. Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja juga telah menyelenggarakan 17 webinar, 23 event meeting, 22 rilis pers, dan tiga konferensi pers dalam rangka mensosialisasikan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Selain itu, Airlangga juga mengungkapkan pemerintah pun melakukan edukasi dan sosialisasi ke daerah secara langsung ke 15 kota.

“Kemudian juga secara fisik kami menyerap masukan dan ini diharapkan kita akan terus lakukan harmonisasi,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/airlangga-ada-8-tambahan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja/

Share:

Forkas Jatim Akui Penerapan Prokes Susutkan Kapasitas Produksi Pabrik BISNIS


Forkas Jatim Akui Penerapan Prokes Susutkan Kapasitas Produksi Pabrik

 JawaPos.com – Persebaran virus SARS-CoV-2 membatasi aktivitas masyarakat. Termasuk aktivitas produksi sejumlah besar sektor industri. Sepanjang 2020, nyaris tidak ada pabrik yang menambah kapasitas produksi mereka.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur Eddy Widjanarko mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memengaruhi kinerja industri. Tidak hanya di Jatim, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Sektor industri alas kaki, kayu, rotan, dan garmen di Jatim, menurut dia, tidak mendapatkan investasi baru.

“Pabrik yang sudah ada sekarang prioritasnya adalah bertahan,” kata Eddy Senin (25/1). Saat ini, menurut dia, kapasitas produksi sebagian besar pabrik yang masih bertahan hanya 50 persen. Penerapan protokol kesehatan ketat yang mewajibkan pabrik menerapkan jarak minimal antar pekerja juga menyusutkan kapasitas produksi.

Eddy mencontohkan pabrik alas kaki. Aktivitas produksi di sana bersifat padat karya. Artinya, semakin banyak karyawan yang bekerja, kian banyak pula output produknya. Karena menerapkan protokol kesehatan, mau tidak mau, jumlah karyawan yang terlibat dalam sesi produksi berkurang.

“Sekarang kami atur di tiap line, jadi layout bisa selang-seling,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jatim Difi Ahmad Johansyah mengatakan bahwa pembatasan mobilitas memang terkait erat dengan bisnis. Berdasar laporan perekonomian Provinsi Jatim diketahui bahwa saat pembatasan mobilitas dicabut, ada peningkatan demand. Sejalan dengan itu, kapasitas produksi pun bertambah. Demikian pula tingkat investasi.

Kendati masih terkontraksi, kinerja investasi Jatim pada triwulan III 2020 tercatat minus 5,47 persen (YoY). Itu lebih baik ketimbang catatan triwulan II 2020 yang minus 7,55 persen (YoY).

“Peningkatan tecermin dari kembali dimulainya keberlanjutan investasi sektor-sektor utama penopang perekonomian Jatim. Yakni, lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi,” paparnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/26/01/2021/forkas-jatim-akui-penerapan-prokes-susutkan-kapasitas-produksi-pabrik/

Share:

SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI


SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI

 JawaPos.com – Indonesia segera memiliki sovereign wealth fund (SWF) seperti negara-negara di belahan dunia lain. Namanya Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga tersebut.

“Kita butuh dana untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan,” ungkap Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam raker dengan Komisi XI DPR Senin (25/1).

Jika dikaitkan dengan visi Indonesia untuk menjadi kekuatan dunia nomor lima, menurut dia, total investasi infrastruktur sesuai estimasi RPJMN mencapai Rp 6.445 triliun. Ani menambahkan bahwa umumnya pembiayaan infrastruktur adalah padat modal.

Karena itu, ongkos pembiayaan (cost of fund) pun tinggi dan tenornya panjang. Bila hanya mengandalkan instrumen utang, beban yang harus ditanggung tinggi.

“Kapasitas pembiayaan APBN dan BUMN saat ini, terlihat dalam neraca, terutama BUMN, sudah tinggi. Exposure dari leverage-nya,” ungkap mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Maka, pemerintah perlu berupaya keras untuk meningkatkan pendanaan domestik agar pembangunan lancar.

Untuk membentuk LPI, pemerintah menyiapkan modal awal sekitar Rp 15 triliun. Secara bertahap, dana itu akan bertambah menjadi Rp 75 triliun sampai akhir 2021. Alokasi modal awal LPI itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemenuhan modal LPI didapatkan melalui pengalihan saham yang dimiliki pemerintah pada beberapa BUMN dengan kriteria tertentu,” kata Ani.

Lembaga seperti LPI lebih dulu ada di Norwegia, Malaysia, atau India. Seperti pendahulunya, LPI juga menawarkan imbal hasil untuk meningkatkan dana investasi yang dikelola.

Secara struktur, LPI akan punya hierarki dua tingkat yang terdiri atas dewan pengawas dan dewan direktur. Pemerintah menerima 280 kandidat dewan pengawas dan pada akhirnya tiga orang lolos seleksi tahap akhir. Mereka adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

Untuk mengelola risiko dan melaksanakan tugas LPI, dewan direktur akan membentuk komite manajemen risiko. Komite itu beranggota dewan direktur, pegawai LPI, dan/atau pihak lain yang berpengalaman.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI Dito Ganinduto menyambut baik kehadiran LPI. Menurut dia, LPI adalah terobosan. Lembaga itu akan bisa menjawab kesenjangan pendanaan dalam negeri dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional.

“LPI ini nantinya dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan,” papar Dito.

Dia optimistis, LPI bakal menarik banyak investor asing. Tentunya, mereka akan memilih proyek strategis yang memiliki return investasi menggiurkan. Sistem pengawasan yang didesain sangat baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan LPI.

https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/swf-jalan-pemerintah-siapkan-rp-15-triliun-sebagai-modal-awal-lpi/

Share:

Lewat Dana Desa, 5,3 Juta Keluarga Miskin Dapat Bantuan saat Pandemi Covid-19

 

Warga Curug Terima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, mengatakan Pemerintah sigap dalam menggunakan dana desa untuk penanganan dampak pandemi covid-19.

“Di masa pandemi covid-19 pemerintah cukup sigap, artinya langsung melakukan perubahan terkait dengan penggunaan dari Dana Desa. Pemerintah memperbolehkan dana desa dijadikan bagian dari social assistance program untuk penanggulangan dampak negatif dari covid-19,” kata Teguh dalam  Diseminasi Hasil Riset Covid-19, Dana Desa dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (25/1/2021).

Bantuan langsung tunai dana desa dinilai sebagai kebijakan yang pas dikeluarkan di masa pandemi covid-19. Menurutnya bantuan langsung Dana Desa ini sifatnya community targeting, artinya  memang dana desa ini didesain untuk kebutuhan desa.

“Kenapa isu dana desa ini menjadi sebuah isu yang menarik? tujuan utama dari dana desa ini adalah meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Ini adalah outcome yang ingin dicapai,” ujarnya.

Bahkan strategi community targeting melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diakui dunia sebagai inovasi kebijakan yang tepat sasaran.

Karena memasukkan 5,31 juta keluarga miskin yang belum pernah didata, 947 ribu keluarga miskin yang sebelumnya terdata namun luput dari penyaluran bantuan, 1,45 juta keluarga yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan itulah yang menyebabkan isu dana desa ini menarik. Lantaran, selama pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2 kuartal 2020 terus mengalami kontraksi hingga menyebabkan resesi.

Demikian Teguh menegaskan kembali kebijakan yang dilakukan Pemerintah terkait penggunaan dana desa di masa pandemi covid-19 dilaksanakan di waktu yang tepat.

Sebagai informasi Dana Desa yang telah disalurkan sampai akhir 2020 mencapai Rp 71,1 triliun. Hasil penggunaan dana desa lebih cepat ialah penurunan kemiskinan desa di awal pandemi Covid-19, yakni menurun 0,03 persen antara Maret 2019-2020.  Bagaimanapun, pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 mendisrupsi pembangunan desa.  

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4466009/lewat-dana-desa-53-juta-keluarga-miskin-dapat-bantuan-saat-pandemi-covid-19

Share:

Presiden Jokowi Terus Cari Terobosan untuk Kurangi Ketimpangan Sosial

 

Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah tengah mencari cara untuk mengurangi ketimpangan sosial. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan.

"Pada 2021 ini, kita akan terus mencari jalan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2021).

Dia pun menekankan agar pentingnya melakukan redistribusi aset, serta perluasan akses permodalan. Kata Jokowi yaitu dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

"Sebelumnya saya telah berkali-kali menyampaikan, menekankan pentingnya redistribusi aset, kemudian berkaitan dengan perluasan akses permodalan, kemudian penguatan keterampilan dan penguatan budaya dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial," beber Jokowi.

Dia mengatakan salah satu langkah trobosan yang sedang digagas yaitu pengembangan lembaga keuangan syariah. Hal tersebut akan dikembangkan dan dikelola berdasarkan sistem wakaf. Sebab dia menilai saat ini potensi wakaf di Indonesia sangat besar.

"Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak, termasuk wakaf dalam bentuk uang," beber Jokowi.

Potensi Wakaf

Dia merinci potensi aset wakaf pertahun mencapai Rp 2.000 triliun dan wakaf uang mencapai Rp 188 triliun. Sebab itu dia berharap perlu adanya perluasan pemanfaat wakaf.

"Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat," ungkap Jokowi.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4466048/presiden-jokowi-terus-cari-terobosan-untuk-kurangi-ketimpangan-sosial

Share:

BKPM Catat Realisasi Investasi Kuartal IV-2020 Naik, Capai Rp 214,7 Triliun

 Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Senin (23/3/2020). (Athika/Liputan6.com)


jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan realisasi investasi pada kuartal IV (Q4) 2020, yang mengalami kenaikan baik secara kuartalan (Quartal to Quartal/QtQ) maupun secara tahunan (Year on Year/YoY).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi pada Q4 2020 sebesar Rp 214,7 triliun. Jumlah tersebut naik 2,7 persen secara QtQ dan 3,1 persen secara YoY.

Menurut dia, program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan Pemerintah RI sejak akhir triwulan tahun lalu jadi kunci utama angka investasi melonjak naik, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).

"Kita tahu bahwa di kuartal keempat dimana kasus pandemi Covid-19 sudah ada vaksinasinya. Itu sudah meningkatkan rasa kepercayaan diri dari teman-teman investor asing yang ada di Indonesia," jelas Bahlil dalam sesi teleconference, Senin (25/1/2021).

Selain vaksinasi, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah diundangkan ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 juga turut memberikan rasa percaya diri bagi investor asing.

"Yang kedua adalah, pengesahan terhadap UU Cipta Kerja itu cukup memberikan pengaruh yang positif pada keberlangsungan investor asing yang ada di Indonesia," sambung Bahlil.

Bahlil pun menyoroti realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang secara angka lebih besar ketimbang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Adapun jumlah PMA pada Q4 2020 sebesar Rp 111,1 triliun (51,7 persen), naik 4,6 persen secara QtQ dan 5,5 persen (YoY). Sementara PMDN sebesar Rp 103,6 triliun (48,3 persen), naik 0,8 persen (QtQ) am 0,7 persen (YoY).

"Yang menarik adalah, antara PMA dan PMDN kita lihat di kuartal keempat, PMA-nya lebih tinggi daripada PMDN-nya. Ini sudah barang tentu naik, baik dari kuartal ketiga maupun di kuartal sama pada tahun lalu," ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga menginformasikan terkait penyerapan jumlah tenaga kerja pada kuartal IV 2020, yang mencapai 294.780 orang.

"Ini kalau kita membandingkan dengan tahun yang lalu, kenaikannya tidak lebih dari 3 persen. Kemudian pada kuartal yang kemarin kenaikannya juga tidak lebih dari 3 persen," tutur Kepala BKPM.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4466098/realisasi-investasi-2020-lebih-rp-9-t-dari-target-kepala-bkpm-semua-pada-tertawa

Share:

Batam Sepi Kunjungan Wisman, Sandi Pertimbangkan ‘Travel Bubble’

 Batam Sepi Kunjungan Wisman, Sandi Pertimbangkan 'Travel Bubble'


JawaPos.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menantang para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Batam untuk unjuk gigi demi bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sandi ingin pelaku usaha parekraf di Batam saling bergandeng tangan untuk mewujudkan hal tersebut.

Sandi mengungkapkan, para UMKM di sektor parekraf mengeluh penjualan produknya turun drastis karena tutupnya perbatasan dan tidak adanya wisatawan dari Singapura maupun Malaysia. “Hari ini di Batam saya berdiskusi dengan para pelaku terutama dengan kalangan UMKM, dan keluhan yang dirasakan adalah menurunnya secara drastis penjualan dari produk-produk ekonomi kreatif dan produk-produk wisata dikarenakan ditutupnya perbatasan kita dan tidak adanya wisatawan dari Singapura maupun Malaysia,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (23/1).

Sandiaga Uno mengaku, pendapatan para pelaku usaha parekraf di Batam memang anjlok akibat tidak adanya wisatawan yang masuk ke wilayah ini. Sebab, akses perbatasan masuknya WNA masih ditutup oleh pemerintah.

Namun, pihaknya memberikan motivasi agar para pelaku UMKM untuk terus berinovasi. “Nah ini perlu kita sikapi karena pembatasan sosial berskala besar atau PPKM dan ditutupnya perbatasan merupakan tindakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ucapnya.

Sandi tidak ingin para pelaku usaha parekraf hanya berdiam diri tanpa beraksi untuk bangkit dari keterpurukan ini. Ia meminta usaha parekraf di Bayam untuk membuat ide yang bagus meski pandemi masih terjadi.

Misalnya, mencari produk atau jasa pariwisata yang diminati wisatawan lokal, seperti sport tourism, wisata berbasis alam terbuka, wisata berbasis edukasi, dan wisata yang berbasis kekayaan budaya (neature dan culture). Sandi mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor parekraf di Batam untuk bergandengan tangan agar mampu keluar dari keterpurukan ekonomi.

“Saya ingin mengajak kepada UMKM ini justru saling membantu, saling men-support karena kadang-kadang kita asyik berkompetisi, kita lupa berkolaborasi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan dialog itu, Sandi tetap mengingatkan pelaku usaha Parekraf Batam untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Sandi juga punya ide-ide seperti travel bubble. Namun, ia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait.

Travel bubble merupakan kesepakatan dengan negara lain untuk membuka akses lalu lintas orang. Seperti diketahui, selama ini Kota Batam dan Pulau Bintan menjadi destinasi wisata warga Singapura karena letaknya berdekatan.

“Saya sudah berjanji akan kita mencoba memfasilitasinya dengan Ibu Menlu, Pak Menteri Hukum dan HAM, serta Pak Menkes. Tapi mohon bersabar,” tuturnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/23/01/2021/batam-sepi-kunjungan-wisman-sandi-pertimbangkan-travel-bubble/

Share:

Perry Harap Bank Manfaatkan Suku Bunga Rendah untuk Dorong Kredit

 

Perry Harap Bank Manfaatkan Suku Bunga Rendah untuk Dorong Kredit

JawaPos.com – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat ekspansi moneter melalui akselerasi dengan stimulus fiskal pemerintah. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, Komite Stabilitas Sistem Keuangan sedang mengkaji paket stimulus fiskal 2021. BI juga mendorong kredit untuk sektor-sektor yang penting dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Pembukaan sektor ekonomi yang produktif dan aman ini yang sedang kami koordinasikan,” ungkap Perry dalam diskusi virtual Jumat (22/1). Rencana itu tentu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi yang masih berjalan.

BI telah memetakan sektor-sektor yang memiliki risiko persebaran virus SARS-CoV-2 rendah, tapi berpengaruh signifikan untuk akselerasi PEN (selengkapnya lihat grafis). Nantinya, pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk penjaminan kredit dan suku bunga untuk sektor-sektor tersebut.

Salah satu kebijakan pendukung stimulus tersebut, menurut Perry, adalah suku bunga BI 7-Day (reverse) Repo Rate (BI-7DRR) yang rendah. Dia berharap perbankan bisa memanfaatkan kebijakan itu untuk meningkatkan kinerja kreditnya.

Perry juga berharap berbagai stimulus fiskal lain serta kebijakan moneter dan makroprudensial bisa terserap optimal dalam masyarakat. “Sampai kapan? Sampai ada tanda-tanda inflasi membaik,” ucap pria asal Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut.

Selain itu, BI mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Khususnya terkait dengan pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, sektor tersebut menyumbangkan 61,1 persen produk domestik bruto (PDB).

Perry optimistis ekonomi domestik tumbuh bertahap tahun ini. “Berkisar 4,8 sampai 5,8 persen,” ungkapnya.

Keyakinan itu juga didorong peningkatan konsumsi masyarakat dengan stimulus fiskal dari pemerintah hingga akhir 2020. Baik melalui belanja bantuan sosial maupun subsidi upah.

Kendati demikian, percepatan vaksinasi dan disiplin penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam masyarakat adalah syarat utama kesuksesan PEN. Dua faktor tersebut penting untuk menjaga kesehatan, memulihkan mobilitas manusia, dan menggairahkan kembali aktivitas ekonomi serta dunia usaha.

Terpisah, Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI, meminta pemerintah lebih gesit dan sigap dalam memulihkan perekonomian. Jika tidak, berbagai masalah ekonomi akan menjadi semakin serius. Di antaranya, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial masyarakat.

Dia menilai, eksekusi dan serapan anggaran PEN sangat lambat. Penyebabnya adalah ketidaksiapan birokrasi. Akibatnya, program tersebut tidak optimal dalam meredam dampak resesi.

“Ditambah, publik dikejutkan dengan korupsi bantuan sosial yang menguras emosi,” keluhnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/23/01/2021/perry-harap-bank-manfaatkan-suku-bunga-rendah-untuk-dorong-kredit/

Share:

PPKM Diperpanjang, APPBI Minta Aturan Operasional Mal Lebih Fleksibel

 

PPKM Diperpanjang, APPBI Minta Aturan Operasional Mal Lebih Fleksibel

JawaPos.com – Keputusan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menuai reaksi. Para pengusaha Jawa Timur (Jatim) berharap ada kelonggaran-kelonggaran dalam PPKM lanjutan tersebut. Salah satunya adalah menjadikan jam operasional pusat perbelanjaan lebih fleksibel.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi mengaku perlu ada pertimbangan lain terkait dengan jam tutup mal. Yakni, penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan 3M yang ketat di pusat-pusat perbelanjaan. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun menjadi kewajiban bagi para pengunjung maupun pegawai mal.

“Kami mengajukan supaya jam tutup mal dipertimbangkan kembali sesuai Perwali Nomor 67 Tahun 2020. Yakni, sampai dengan pukul 22.00 WIB,” kata Sutandi Jumat (22/1). Yang perlu diperketat, menurut dia, justru pelaksanaan protokol kesehatan di luar mal.

PPKM yang akan berlaku sampai 25 Januari dan diperpanjang lagi itu berdampak pada tingkat kunjungan ke mal. Sebelumnya, kunjungan sudah meningkat.

“Desember lalu sudah kembali ke level 80 persen. Tapi, kembali anjlok ke level 50 persen saat pelaksanaan PPKM,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jatim Tjahjono Haryono memberikan evaluasi senada. “Ketika pemerintah mengumumkan akan melaksanakan PPKM, itu saja sudah turun 10–15 persen,” ujarnya.

Begitu PPKM benar-benar diterapkan, kunjungan ke kafe dan restoran turun 50–60 persen. Padahal, pemerintah kota sudah memberikan kelonggaran untuk buka sampai pukul 20.00 WIB.

Kondisi itu, menurut Tjahjono, akan semakin buruk jika rencana penutupan Jalan Tunjungan dan Jalan Darmo pada akhir pekan ini terealisasi. Sebab, kawasan itu menjadi salah satu pusat usaha kafe dan restoran.

“Setidaknya perlu waktu tiga bulan sampai omzet naik kembali,” ujarnya berdasar pengalaman PSBB tahun lalu.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/23/01/2021/ppkm-diperpanjang-appbi-minta-aturan-operasional-mal-lebih-fleksibel/

Share:

Induk Koperasi Kredit Catat Aset Rp 30 Triliun di Desember 2020


ilustrasi-koperasi

Liputan6.com, Jakarta Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) mencatat nilai aset sebesar Rp 30 triliun dengan total anggota sebanyak 3,4 juta hingga Desember 2020.

Ketua Pengurus Inkopdit Djoko Susilo membeberkan, gerakan koperasi kredit yang dia dan timnya inisiasi dari bawah telah berhasil mengumpulkan aset dari anggotanya, masyarakat kelas bawah, hingga menjadi koperasi yang diandalkan bagi mereka.

"Total aset kami kalau disatukan Rp 30 triliun lebih, sesuatu yang dibangun dari kantong orang miskin. Ini jadi kebanggaan yang sudah kami mulai 50 tahun yang lalu," ujar Djoko dalam paparannya di konferensi pers virtual, Jumat (22/1/2021).

Djoko melanjutkan, 3,4 juta orang anggota tersebar di 870 koperasi kredit primer dan 34 pusat koperasi kredit.

Dirinya bercerita, sistem yang diimplementasikan di Inkopdit diadopasi dari koperasi yang dijalankan pemerintahan Jerman.

Menurutnya, koperasi untuk masyarakat menengah ke bawah harus memasukkan pelatihan dan pendampingan sebagai agenda utama.

"Menyelesaikan persoalan orang bawah tidak cukup dikasih bantuan. Harus diberdayakan, dikuatkan, dididik, didampingi supaya mereka bisa sadar akan potensi diri sendiri," katanya.

MenkopUKM: Koperasi jadi Pendorong sektor Pertanian Maju

Kemenkop dan UKM Galang Solidaritas Donasi Masker bagi Pedagang Kecil

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan di banyak negara besar seperti Eropa, Australia dan negara lainnya, sektor pertanian dan peternakan maju karena menggunakan kelembagaan koperasi.

"Oleh karena itu, kami mendorong kelembagaan petani, peternak dan pembudidaya ikan, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Melainkan berjalan bersama dengan cara membuat kelembagaan bisnis yang lebih besar dalam bentuk koperasi," kata MenkopUkM pada saat melakukan audiensi dengan Pemuda Tani HKTI secara daring, Rabu (13/1/2021).

Selain itu, kata MenkopUkM, produk pertanian yang dibuat harus sesuai dengan keinginan pasar. Sehingga, produk yang diciptakan menjadi ekonomis dan efisien.

"Kita punya komoditas yang dilirik negara lain, yakni buah tropic seperti pisang, manggis, nanas, dan buah lainnya yang harus kita kembangkan. Kita harus fokus disitu agar potensi seperti ini dapat kita kembangkan,” ujarnya.

Disamping itu, perlu adanya konsolidasi lahan petani dengan cara diajak bergabung ke dalam koperasi sehingga tercipta konsep lahan rakyat. Terciptanya konsep lahan rakyat, menjadi suatu gagasan yang cukup bagus.

Jika model seperti ini sudah terkonsolidasi untuk lahan padi sebesar 100 hektar, jagung 100 hektar dan buah tropic mencapai 400 hektar, dapat memudahkan pembiayaan untuk masuk, seperti program KUR untuk si petaninya.

"Koperasi juga dapat menjadi avalis dan offtaker bagi petani. Koperasi dapat menyerap produk petani terlebih dahulu, lalu menjual kembali kepada buyer atau market yang lebih luas lagi," jelas Teten Masduki.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464209/induk-koperasi-kredit-catat-aset-rp-30-triliun-di-desember-2020


Share:

Joe Biden Tak Mau Ulangi Kesalahan Ekonomi Terbesar di Era Obama


Hari Pertama Joe Biden Jadi Presiden AS

 Liputan6.com, Jakarta PRecession atau krisis ekonomi. Akibatnya, pemulihan ekonomi menjadi lebih lambat.

Dikutip dari CNN, Jumat (22/1/2021), Joe Biden sebagai mantan wakil presiden di era Barack Obama, disebut belajar banyak dari hal tersebut. Oleh sebab itu, Biden dinilai berusaha menghindari kesalahan yang sama, mengingat pemerintahannya sedang berjuang di tengah pandemi.

Langkah Joe Biden menyiapkan dana pemulihan ekonomi USD 1,9 triliun, dinilai menunjukkan tekadnya untuk menghindari kesalahan di krisis ekonomi. Namun dengan catatan, jika mendapatkan izin dari Kongres.

"Jika kita melihat ke belakang dan berpikir rencana ini terlalu besar, maka itu akan menjadi penyesalan yang baik-baik saja," kata Jason Furman, salah satu yang berperan dalam rencana stimulus AS pada 2009.

Penasihat ekonomi Obama itu mengenang bahwa timnya menginginkan paket stimulus sebesar USD 1 triliun pada 2009, sekira 25 persen lebih besar dari yang akhirnya lolos di Kongres.

"Pemulihan lebih lambat dari krisis keuangan karena stimulusnya tidak lebih besar," tuturnya.

Sebaliknya, para ekonom mengatakan bahwa rencana Joe Biden akan membantu ekonomi AS keluar dari pandemi dalam enam bulan ke depan.

Rencana stimulus USD 1,9 triliun Biden antara lain USD 15 upah minimum, USD 350 miliar bantuan untuk negara bagian dan lokal, hingga tunjangan untuk pengangguran yang meningkat.

Tujuannya adalah membantu orang Amerika yang membutuhkan termasuk yang mata pencahariannya berkaitan dengan industri paling terdampak pandemi seperti restoran, hotel, penerbangan, dan jalur pelayaran.

Rencana Biden juga mencakup dana sebesar USD 400 miliar untuk membuat sekolah tetap buka, mempercepat vaksinasi dan meningkatkan pengujiannya.

"Presiden terpilih Biden ada di sana. Anda sudah dapat melihat mereka tidak akan mengulangi skenario itu (krisis 2009)," kata mantan penasihat Obama, Austan Goolsbee.

 

Inilah 4 Janji Besar Presiden AS Joe Biden untuk Ekonomi Amerika

Tampilan Klasik dan Penuh Makna Joe Biden-Kamala Harris di Pelantikan Presiden AS

 Joe Biden telah resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS). Selama masa kampanye, Biden membuat janji besar untuk memulihkan perekonomian dan mempercepat pemulihan dari pandemi Covid-19 bagi negaranya.

Janji kampanye Joe Biden tersebut termasuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesetaraan rasial, hingga menaikkan pajak dengan tujuan membuka kembali pertumbuhan ekonomi.

Dilansir CNN, Kamis (21/1/2021), berikut 4 rencana yang jadi janji besar Joe Biden sebagai Presiden AS dan sang wakil presiden, Kamala Harris, untuk perekonomian AS:

1. Penanganan Pandemi Covid-19

Rencana Biden untuk Day One seperti dijelaskan di situs web kampanyenya adalah mengendalikan krisis Covid-19. Biden akan menggandakan jumlah lokasi pengujian drive-thru di seluruh negara, serta berinvestasi dalam pengujian di rumah dan merekrut 100 ribu orang Amerika melakukan contact-tracing atau pelacakan kontak.

Ia juga ingin menginvestasikan USD 25 miliar untuk pembuatan dan distribusi vaksin dengan tujuaan memberikan vaksin kepada semua penduduk tanpa biaya.

Rencana tersebut juga termasuk penyediaan dana kepada pemerintah negara bagian dan lokal, sehingga mereka dapat menghindari kekurangan biaya. Selain itu, pemerintahan Biden juga meminta Kongres untuk membantu sekolah-sekolah dengan sumber daya Covid-19 dan menanggung biaya terkait Covid-19 untuk bisnis kecil.

2. Perpajakan

Bide mengatakan tidak akan menaikkan pajak terhadap orang-orang dengan panghasilkan kurang dari USD 400 ribu per tahun.

Namun ada rencana untuk meningkatkan pendapatan dengan beberapa cara, seperti menaikkan tarif pajak penghasilan tinggi menjadi 39,6 persen, serta menaikkan pajak perusahaan menjadi 28 persen dari 21 persen.

Selain itu, perusahaan-perusahan Amerika diwajibkan membayar minimum pajak 21 persen atas pendapatan asing.

Biden juga mewajibkan siapa pun dengan penghasilan lebih dari USD 1 juta per tahun akan dikenakan pajak dengan tarif yang sama untuk pendapatan investasi, seperti halnya gaji mereka.

Biden juga ingin memperluas kredit pajak anak untuk membantu keluarga yang bekerja selama pandemi dengan memberikan USD 3.000 per tahun untuk setiap anak antara usia 6 hingga 17 tahun, dan USD 3.600 untuk anak di bawah 6 tahun.

Sebuah studi dari Wharton Scholl of the Univesrity of Pennsylvania memproyeksikan rencana pajak Biden akan meningkatkan pendapatan USD 2,3 hingga USD 2,6 triliun selama 10 tahun ke depan dengan sedikit dampak pada GDP.

3. Lapangan Pekerjaan

Hari Pertama Joe Biden Jadi Presiden AS


Biden berencana menciptakan setidaknya lima juta pekerjaaan manufaktur baru. Pemerintahan Bide juga akan menyiapkan dana USD 300 miliar untuk penelitian dan pengembangan di bidang industri termasuk kecerdasan buatan dan 5G.

Upah minimum federal yang saat ini USD 7,25 akan dinaikkan menjadi setikdanya USD 15 per jam.

Mengenai energi bersih, pemerintah AS mewajibkan negara-negara yang tidak ramah lingkungan untuk membayar pajak penyesuaian karbon.

Prioritas lain dari rencana Biden yaitu mempromosikan kesetaraan rasial. Ia akan mendanai inisiatif investasi negara bagian dan lokal untuk pengusaha kulit hitam dan coklat.

Selain itu, juga menyediakan hingga USD 100 miliar pinjaman bisnis bunga rendah untuk komunitas tersebut melalui program pinjaman negara bagian dan lokal.

4. Pinjaman Pelajar

Biden menyerukan agar USD 10 ribu dari setiap utang pinjaman pelajar federal untuk setiap pelajar segera dibatalkan. Langkah ini merupakan bagian dari respons bantuan pandemi.

Rencana Biden lainnya termasuk akan menggandakan jumlah maksimum hibah Pell dan meningkatkan jumlah pelajar yang dapat mengakses bantuan keuangan, sambil mengurungi setengah pembayaran pinjaman pelajar federal.

Selain empat rencana besar tersebut, Biden juga akan mengadopsi proposal reformasi kebangkrutan Elizabeth Warren, yang akan merampingkan proses dan memungkinkan orang yang mengajukan kebangkrutan untuk menyisihkan dana perawatan anak, serta barang-barang seperti mainan dan buku.

Di bidang infrastruktur, Biden akan mengusulkan rencana USD 1,3 triliun selama 10 tahun yang bertujuan membuat pekerja kelas menengah Amerika lebih kompetitif dalam skala global.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464181/joe-biden-tak-mau-ulangi-kesalahan-ekonomi-terbesar-di-era-obama

 

Share:

Banyak Barang Milik Negara Rusak, Pemerintah Dorong Kanwil Segera Ajukan Klaim

bangunan rusak akibat gempa Mamuju


 Liputan6.com, Jakarta - Direktur Barang Milik Negara DJKN Kemenkeu, Encep Sudarwan meminta kepala Kantor Wilayah DJKN di wilayah terdampak bencana segera mendata dan menghitung kerusakan Barang Milik Negara (BMN) di daerahnya. Dengan begitu, proses klaim asuransi bisa segera dilakukan.

"Paling penting, mendata apa yang kena, nilai berapa dan bukti kepemilikan lalu segera ajukan klaim," kata dia dalam bincang media, di Jakarta, Jumat (22/1/2021).

Dalam proses klaim, pihaknya akan mendorong dan meminta konsorsium asuransi, agar segera melakukan proses pencairan.

"Kemarin juga sudah terkoneksi dengan baik supaya konsorsium melakukan pembayaran. Apalagi ini bencana yang semua orang tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Ekka Sukadana melaporkan sebanyak 279 Barang Milik Negara (BMN) dalam keadaan rusak akibat gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Adapun total nilai kerusakannya mencapai Rp494,28 miliar.

"Ini berupa bangunan rumah negara maupun kantor yang dukung tugas fungsi pemerintah pusat di khususnya Kota Mamuju Majene," katanya dalam bincang media, Jumat (22/1).

Selain bangunan rumah dan kantor, infrastruktur juga cukup banyak yang terdampak dan mengalami kerusakan. Tercatat ada 23 jembatan, dan 20 kilo meter di Jalan Trans Sulawesi mengalami rusak parah.

"Nilainya cukup lumayan Rp405,72 miliar," imbuhnya.

Kerusakan Lainnya

Rumah Warga Rusak Parah Dihantam Gempa Majene Sulbar

Kerusakan lainnya juga terjadi pada Gedung Keuangan Negara. Di mana lantai satu sampai dengan lima rusak berat dan tidak memungkinkan untuk aku kan pelayanan secara tatap muka. Dari kerusakan ini ditaksir mencapai Rp75 miliar.

"Contoh lain gedung BPKP mamuju, bangunannya rusak dan nilainya Rp23 miliaran. Lalu LPP TVRI Sulbar bisa gambarkan betapa rusaknya dan sementara pelayanan TVRI di sana mencari tempat lain dulu. sekitar 5-6 miliar," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DJKN Kanwil Kalimantan Selatan Tengah, Ferdinan Lengkong menambahkan, untuk daerahnya sendiri BMN yang terdampak karena banjir sebanyak 11 satuan kerja dengan nilai Rp35,3 miliar.

"Sementara kami masih baru menyurati kepada korwil satuan kerja untuk pendataan BMN lain yang terdampak banjir untuk dilaporkan ke DJKN. Kalau secara informal sih rata-rata semua kantor, terutama banjarmasin, hampir terendam tapi jumlahnya berapa belum dapat kami sampaikan karena beberapa kantor yang sudah mengajukan klaim," jelas dia.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464389/banyak-barang-milik-negara-rusak-pemerintah-dorong-kanwil-segera-ajukan-klaim

Share:

BRI Fasilitasi Layanan Keuangan Pertamina Lubricants

BRI Fasilitasi Layanan Keuangan Pertamina Lubricants


JawaPos.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus berkomitmen mendorong kemajuan industri nasional. Mendukung kemajuan industri oil & gas, BRI kembali menjalin kerjasama dengan PT Pertamina Lubricants dalam bentuk pemberian fasilitas vendor, outlet financing, dan pinjaman Ceria.

Perjanjian kerjasama BRI dan Pertamina Lubricants ini telah ditandatangani pada Rabu (20/1) di Gedung Oil Center PT Pertamina Lubricants. Melalui kerjasama ini, akan ada banyak manfaat yang diperoleh BRI dan Pertamina Lubricants untuk menunjang bisnis masing-masing perusahaan.

“Penandatanganan kerjasama BRI dan Pertamina Lubricants menunjukkan keseriusan perusahaan untuk menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Sejak saat ini, BRI bisa secara terukur memberikan fasilitas kredit modal kerja serta fasilitas perbankan lain kepada tiap outlet dan vendor yang bekerjasama dengan Pertamina Lubricants,” ujar Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
BRI Agus Noorsanto.

Setidaknya ada dua keuntungan yang bisa diraih Pertamina Lubricants melalui kerjasama ini. Pertama, kolaborasi dengan BRI membuat Pertamina Lubricants bisa mendapat kepastian penyelesaian pekerjaan oleh vendor, karena mereka mendapatkan bantuan fasilitas pembiayaan dari BRI.

Kedua, kerjasama ini mempercepat waktu penerimaan pembayaran tagihan Pertamina Lubricants dari outlet yang melakukan pembayaran ke distributor, dan meningkatkan penjualan produk Lubricants sampai end user. Percepatan ini membuat pengelolaan arus kas Pertamina Lubricants bisa berjalan lebih efisien.

Bagi BRI, keuntungan yang diraih adalah terbukanya kesempatan perusahaan menyalurkan pembiayaan kepada vendor maupun outlet terbaik Pertamina Lubricants dengan resiko yang termitigasi. Kedua, kerjasama ini memperbesar pangsa pasar layanan perbankan di luar layanan pembiayaan, namun juga pada layanan dan produk-produk lainnya.

“Pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada vendor maupun outlet terbaik Pertamina Lubricants ini merupakan salah satu komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan layanan Pertamina Lubricants kepada seluruh pelanggan bisa semakin optimal,” ujarnya.

Sebagai catatan, kerjasama BRI dengan Pertamina Lubricants sebenarnya telah terjalin sejak beberapa tahun lalu. Saat ini, Pertamina Lubricants menjadi salah satu perusahaan pengguna layanan BRI dalam hal pengelolaan giro operasional dan distributor financing.

Layanan terhadap Pertamina Lubricants, anak usahanya, serta para vendor dan outlet yang terlibat bisa dilakukan BRI secara maksimal dengan mengandalkan seluruh jaringan unit kerja BRI yang ada di seluruh daerah. Tak tertutup kemungkinan kerjasama kedua perusahaan akan terus berlanjut dan dapat ditingkatkan di masa mendatang.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/20/01/2021/bri-fasilitasi-layanan-keuangan-pertamina-lubricants/


Share:

Pandemi “Memaksa” Transformasi Digital Berlangsung Lebih Cepat


Pandemi

 JawaPos.com – Sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan dunia, transpofrmasi digitalisasi diperkirakan baru terlaksana 10 tahun mendatang di Tanah Air. Namun, sementak virus korona melanda dunia, masyarakat “dipaksa” bertransformasi” ke digital.

Pendiri Institute of Social Economic Digital (ISED) Sri Adiningsih mengatakan, Indonesia pada dasarnya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk bertransformasi ke digital. Ternyata ketika Covid-19 mewabah, justru memaksa transformasi itu menjadi lebih cepat.

“Dengan elektrifikasi dan internet yang semakin merata, digitalisasi menjadi penyelamat bagi UMKM, petani, pedagang, dan lainnya. Sehingga, bisa memasarkan produknya melalui online. Artinya, ada sisi positif yang bisa didapat dari pandemi ini,” kata Sri dalam sebuah webinar, Rabu (20/1).

Menurut Sri, digitalisasi telah menciptakan banyak lapangan kerja, terutama di kalangan bawah, termasuk kalangan milenial. Dalam catatannya terdapat sekitar 140-an asosiasi e-commerce Indonesia. Selain itu, berdasar survei ISED 2020, lebih dari 74 persen masyarakat senang kerja dari rumah.

“Digitalisasi di saat pandemi ini menarik sekali. Makanya, pemanfaatan teknologi digital harus terus ditumbuhkan ke depannya, karena bisa memberikan banyak manfaat bagi semua orang, pelaku usaha, dan lainnya,” ujarnya.

Di tengah perkembangan digital itu, ISED mengingatkan pemerintah soal perlunya regulasi mengenai keamanan data pribadi, khususnya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Staf Khusus Presiden Arif Budimanta yang turut mengikuti webinar itu mengatakan, akses digital harus merata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemerintah kini terus berupaya mendorong percepatan transformasi digital dalam berbagai kelembagaan hingga pelayanan publik.

Dalam rencana kerja pemerintah untuk tiga tahun ke depan, pengembangan transformasi digital sudah termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurut Arif, ada tujuh agenda pembangunan yang menjadi fokus pemerintah. Dua di antaranya, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; dan berkeadilan serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Sementara, penguatan infrastruktur ditempuh melalui berbagai cara. Salah satunya melalui pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur untuk transformasi digital.

Terkait dengan pengembangan ekonomi digital, kontribusi ekonomi digital ditargetkan meningkat dari 2,9 persen menjadi menjadi 4,7 persen pada 2024. Pertumbuhan PDB di sektor informasi dan telekomunikasi juga diharapkan naik dari 9,3 persen menjadi 11 persen.

“Digitalisasi ini sangat penting. Karena itu pemerintah terus mengembangkan wilayah melalui dukungan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Selain itu, digitalisasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga berkualitas dan berdaya saing,” jelas Arif.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/21/01/2021/pandemi-memaksa-transformasi-digital-berlangsung-lebih-cepat/

Share:

APDI: 40 Persen Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Gulung Tikar

 APDI: 40 Persen Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Gulung Tikar


JawaPos.com – Sekretaris Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta TB Mufti Bangkit Sanjaya menjelaskan alasan para pedagang daging sapi sepakat untuk mogok berdagang selama tiga hari, mulai hari ini Rabu (20/1) sampai Jumat (22/1). Sebab pedagang daging sapi merasa dirugikan jika tetap berjualan.

“Keluhannya sapinya langka, harganya tinggi sementara kami nggak bisa menaikkan harga. Kalau dinaikkan juga malah hilang daya beli,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (20/1).

Mufti mengaku, para pedagang daging sapi saat ini menjerit lantaran harga daging sudah naik sejak empat bulan terakhir. Bahkan saat ini para pedagang daging sapi kerap ‘nombok’ saat berjualan.

“Harga eceran tertinggi Rp 120 ribu. Masalahnya kami nombok Rp 10 ribu. Jika jual 50 kilogram kan udah Rp 500 ribu (nomboknya), bukan untung malah bangkrut. Sudah 40 persen pedagang daging Jabodetabek gulung tikar,” jelasnya.

Mufti mengungkapkan, pihaknya telah berkirim surat ke pemerintah, namun tidak ada respons. Hal itu yang mendorong pihaknya melakukan aksi mogok dagang hingga 22 Januari 2020 mendatang. Aksi mogok dagang pun, kata dia, dapat diperpanjang.

“19 sampai 22 Januari masih sementara ya, bisa saja diperpanjang,” ucapnya.

Bahkan, pihaknya mengancam akan melakukan aksi demonstrasi atau turun ke jalan di depan Istana, mencari solusi dari naiknya harga daging sapi yang memberatkan pedagang. “Selain itu kami akan turun ke jalan bahkan ke Istana,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/21/01/2021/apdi-40-persen-pedagang-daging-sapi-jabodetabek-gulung-tikar/

Share:

Arsip Blog

Recent Posts