Kemenperin Optimistis Indonesia jadi Incaran Investor Global

 JawaPos.com – Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah. Tujuannya, tentu menarik investor potensial dalam lingkup global. Khususnya para investor yang berminat merelokasi basis produksi mereka ke Indonesia.

Untuk menyambut potensi tersebut, pemerintah membangun fasilitas dan infrastruktur pendukung yang terintegrasi dengan kawasan industri. Dengan demikian, selain menjadi daya tarik, sarana dan prasarana pendukung itu meningkatkan daya saing.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko S.A. Cahyanto mengaku telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mempromosikan kawasan industri. Pemerintah juga mengembangkan pilot project kawasan industri tertentu seperti kawasan industri halal untuk merangsang investasi.

Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri. Misalnya, jalan dan pelabuhan. “Kami optimistis Indonesia masih menjadi incaran para investor global dalam rangka ekspansi atau relokasi,” ujar Eko Jumat (29/1).

Sementara itu, Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin Ignatius Warsito menyatakan bahwa 128 area industri seluas total 55 ribu ha siap menyambut relokasi. Terutama dari para investor Tiongkok.

Lahan untuk kebutuhan investasi baru itu terbagi menjadi tiga kelompok. Yakni, kawasan existing di pantai utara Jawa, kawasan dalam daftar proyek strategis nasional, dan kawasan green project alias yang masih minim infrastruktur. ”Investor bisa masuk ke mana saja sesuai dengan karakter wilayah yang mereka inginkan,” bebernya.

Kemenperin mencatat, sedikitnya ada 70 kawasan industri existing di sepanjang pantai utara Pulau Jawa tahun lalu. Luasnya mencapai lebih dari 36 ribu ha. Sebanyak 39 kawasan seluas 18 ha berada di Jawa Barat. Sisanya tersebar di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta DKI Jakarta.

Warsito menambahkan, beberapa kawasan industri yang masuk daftar proyek strategis nasional masih dalam tahap konstruksi. ”Kemenperin juga mendorong investor masuk ke kawasan green project yang dikembangkan di wilayah-wilayah terluar Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar menyatakan, agar kawasan industrinya optimal, suatu daerah harus punya kompetensi inti industri ekonomi. ”Interkoneksi antara akses dan aset merupakan hal yang penting. Misalnya, harus ada koneksi antara jalan tol, jalur kereta –baik barang dan penumpang– dan aset pelabuhan udara serta laut juga,” ujarnya.

Sanny menambahkan, hambatan yang masih ada di kawasan industri adalah regulasi, ketenagakerjaan, infrastruktur utilitas dan logistik, serta fasilitas perpajakan dan insentif.

sumber: https://www.jawapos.com/ekonomi/30/01/2021/kemenperin-optimistis-indonesia-jadi-incaran-investor-global/

Share:

Read More

Vaksinasi Berjalan, Kondisi Ekonomi Diperkirakan Berubah Mulai Agustus

 

JawaPos.com – Masyarakat luas dan kalangan pengusaha harus beradaptasi dengan mobilitas yang terbatas selama pandemi Covid-19. Agar perekonomian tetap berjalan, semua pihak perlu mematuhi protokol kesehatan. Terutama, di lingkungan kerja.

Kresnayana Yahya, pengamat ekonomi sekaligus pakar statistik ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember), menyatakan, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai 4,5–5,5 persen. Semua ramalan itu bertolak dari pemahaman yang menyebut kondisi saat ini adalah pandemi, bukan krisis finansial.

“Uang atau pendapatan yang siap dibelanjakan itu ada. Tapi, perilaku harus sesuai dengan prokes. Memang peredaran di sektor riil merosot,” kata Kresnayana Jumat (29/1). Dia mencatat, uang yang lari ke negara maju naik. Tapi, yang lari ke negara berkembang turun.

“Kami ingin ikut menggerakkan bisnis supaya bisa menyambut perubahan pemulihan ekonomi nasional. Agar terbiasa tetap bekerja dengan protokol yang ketat,” jelasnya.

Dia berharap, tekanan pada dunia usaha bisa teratasi tahun ini. Khususnya, lewat kebijakan dan stimulus pemerintah. Dia mengatakan, vaksinasi akan bisa menekan penularan. Itu bakal berdampak baik pada bisnis.

“Harapannya, vaksinasi ini bisa lebih cepat. Sekarang masih ratusan ribu sehari. Harapannya bisa 400–500 ribu per hari. Maka, dalam 8–10 bulan sebanyak 70–80 persen masyarakat sudah tervaksinasi,” ungkapnya.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur Eddy Widjanarko mengatakan, vaksinasi membuat situasi membaik. Dia optimistis ekonomi bisa tumbuh lebih cepat.

“Mulai Agustus, September, sampai Oktober suasana ekonomi perkiraan kami akan berubah total. Semangat pengusaha, keinginan belanja akan timbul besar,” tandasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/30/01/2021/vaksinasi-berjalan-kondisi-ekonomi-diperkirakan-berubah-mulai-agustus/

Share:

Read More

M. Nuh: Tidak Ada Sepeser pun Uang Wakaf Masuk Kas Negara

 JawaPos.com – Pemerintah menjamin bahwa uang wakaf tidak masuk ke kas negara. Ketua Badan Wakaf Indonesia M. Nuh meluruskan kesimpangsiuran kabar tentang wakaf. Sebagian kalangan khawatir, wakaf masuk ke kas negara.

“Jadi, kami ingin menegaskan, tidak ada sepeser pun uang wakaf itu masuk ke pemerintah, kas negara, atau Kementerian Keuangan. Itu sama sekali tidak benar,’’ ujar Nuh Jumat (29/1).

Kekhawatiran itu menjalar setelah Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) menjadi populer. Padahal, menurut Nuh, gerakan itu ada sejak 2010. Dia juga menjamin, GNWU beroperasi sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku. Uang yang diperoleh dari wakaf itu masuk ke nazir sebagai penerima transaksi uang wakaf. Berdasar akad yang disepakati bersama, penerima manfaat wakaf pun bisa dilacak.

“Nazir mengelola dengan baik karena wakaf uangnya tidak boleh hilang. Oleh karenanya, nazir punya tanggung jawab agar wakaf itu membuahkan hasil. Hasil itu digunakan untuk membangun rumah sakit dan lain-lain,” tutur mantan rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) itu.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Suminto menegaskan bahwa wakaf uang bukanlah seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Karena itu, pemerintah tidak berkepentingan memungut wakaf. “Pemerintah tidak ambil dana wakaf. Tidak ada satu rupiah pun masuk ke APBN,” tegasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/30/01/2021/m-nuh-tidak-ada-sepeser-pun-uang-wakaf-masuk-kas-negara/

Share:

Read More

Kebangetan! Ekspor Indonesia 'Diganggu' 5 Negara Tetangga

 

Jakarta - 

Ekspor produk dari masih saja diganggu. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, ada 14 negara yang mengenakan 37 tarif bea masuk dalam rangka proteksi produk lokal terhadap produk ekspor Indonesia.

Dari jumlah negara itu, 5 di antaranya adalah negara tetangga. Negara tetangga itu antara lain Malaysia yang mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) pada produk polyethylen terephtalate (PET) dan cold rolled stainless steel, kemudian safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) pada produk ceramic floor and wall tiles.

Selanjutnya, Thailand mengenakan BMAD untuk produk biaxially oriented polypropylene (BOPP), dan BMTP terhadap alumunium foil. Lalu, Vietnam mengenakan BMAD terhadap polyester fiber yarn dan sorbitol. Selanjutnya, Australia yang melakukan sunset review BMAD atas produk kertas A4.

Terakhir, negara tetangga yang paling banyak menghambat ekspor Indonesia adalah Filipina yang mengenakan BMTP terhadap kendaraan bermotor, Aluminum Zinc (GL) Sheets, Coils and Strips, Galvanized Iron and Aluminum Zinc, Galvanized Iron Sheets, Coils and Strips LLDPE dan HDPE.

"Banyak produk Indonesia yang mendapat hambatan perdagangan di luar negeri, yang sangat disayangkan mitra ASEAN kita Filipina menjadi juaranya menerapkan safeguard kepada indonesia," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam konferensi Pers Trade Outlook 2021, Jumat (29/1/2021).

Tak hanya negara tetangga, Amerika Serikat (AS) juga menjegal ekspor Indonesia dengan mengenakan BMAD terhadap 4 produk antara lain PC strand, matras, common alumunium sheet, dan wind towers. Tak jauh dari AS, Kanada juga mengenakan BMAD terhadap produk certain concrete reinforcing bar, dan sunset review BMAD terhadap OCTG.

Uni Eropa juga mengenakan BMAD terhadap cold rolled stainless steel in coil, dan sunset review BMAD terhadap produk MSG. Kemudian, Ukraina mengenakan BMTP untuk polymeric materials dan kabel. Afrika Selatan mengenakan BMAD untuk produk iron non-alloy. Mesir mengenakan BMTP untuk produk raw alumunium, dan BMAD untuk produk ban. Selanjutnya, Selandia baru mengenakan BMAD untuk produk galvanised wire.

Belum usai, Turki juga mengenakan BMTP terhadap polyester staple fiber dan PET Chips. Terakhir, Korea Selatan mengenakan BMAD untuk produk flat rolled stainless steel.

Meski begitu, menurut Lutfi hambatan ini tak akan berhenti datang ke Indonesia, dan juga bukan untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, pihaknya hanya mengupayakan memberikan respons atau tindakan terbaik dari Indonesia.

"Ini bukan kali pertama kita diganggu orang tetapi saya bisa menjamin kalau ini bakal terjadi banyak proses-proses seperti demikian," tandasnya.

sumber:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5353940/kebangetan-ekspor-indonesia-diganggu-5-negara-tetangga?tag_from=wp_nhl_10

Share:

Read More

3 Fakta Aturan Pajak Penjualan Pulsa Hingga Token Listrik

 

Jakarta - 

Pemerintah resmi mengatur soal pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Aturan ini menjadi kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan PPN dan Pajak Penghasilan (PPh).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer. Bagaimana penjelasannya, berikut fakta-faktanya:

1. Berlaku 1 Februari 2021

Mengutip PMk Nomor 6 Tahun 2021, Jumat (29/1/2001), bahwa kegiatan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucer perlu mendapat kepastian hukum.

Adapun barang kena pajak yang diatur adalah pulsa, kartu perdana baik dalam berbentuk voucer fisik maupun elektronik, lalu ada juga token listrik.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021," bunyi Pasal 21.

2. Contoh Pengenaan PPN

- Pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat II (server), sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi. Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai faktur pajak sehingga tidak perlu membuat lagi faktur pajak secara elektronik (eFaktur).

- Token listrik, PPN dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token, dan bukan atas nilai token listriknya.

- Voucer, PPN hanya dikenakan atas jasa pemasaran voucer berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucher, bukan atas nilai voucer itu sendiri. Hal ini dikarenakan voucher diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN.

3. Pemungutan PPh

Di sisi lain, pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu perdana oleh distributor, dan PPh Pasal 23 untuk jasa pemasaran/penjualan token listrik dan voucer, merupakan pajak yang dipotong dimuka dan tidak bersifat final. Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa atau agen penjualan token listrik dan voucher dalam SPT Tahunannya.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketentuan pajak ini tidak mempengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, atau voucer.

sumber:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5353850/3-fakta-aturan-pajak-penjualan-pulsa-hingga-token-listrik?tag_from=wp_nhl_4

Share:

Read More

Sri Mulyani Tarik Pajak untuk Penjualan Pulsa dan Token Listrik

 Jakarta - 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan mengenai pengenaan serta penghitungan pajak terkait dengan transaksi pembelian pulsa, kartu perdana, token, hingga voucher.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

"Bahwa kegiatan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucer perlu mendapat kepastian hukum," bunyi PMK 6 Tahun 2021 yang dikutip, Jumat (29/1/2021).

Adapun barang kena pajak yang diatur adalah pulsa, kartu perdana baik dalam berbentuk voucer fisik maupun elektronik, lalu ada juga token listrik.

Pada Pasal 4, diatur mengenai PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan atau pelanggan telekomunikasi. Kedua, oleh penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan atau pelanggan telekomunikasi.

Ada pula oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi secara langsung, dan penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya.

Sementara mengenai penghitungan PPh diatur dalam pasal 18, yang mana penghitungan dan pemungutan PPh atas penjualan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua yang merupakan pemungut PPh Pasal 22, dipungut PPh Pasal 22.

Pemungut PPh melakukan pemungutan pajak sebesar 0,5% dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua dan tingkat selanjutnya. Lalu dari harga jual atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung.

  sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5353218/sri-mulyani-tarik-pajak-untuk-penjualan-pulsa-dan-token-listrik?tag_from=wp_nhl_3

Share:

Read More

Kemauan Untuk Belajar Jadi Modal Penting Berwirausaha

 JawaPos.com – Pandemi Covid-19 yang telah membuat resesi ekonomi di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia memaksa masyarakatnya untuk berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha. Meskipun melihat peluang, tidak sedikit mereka yang khawatir, khususnya soal modal usaha.

Founder Biznis.id Budi Satria Isman menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu takut akan kurangnya modal dalam membangun UMKM. Menurutnya, yang mesti dimiliki oleh wirausaha adalah niat.

“Kalau dilihat bisnis yang maju dan besar itu mereka minim modalnya, yang penting itu adalah mau belajar. Keinginan itu, minat itu emang ada atau tidak, lalu memilih kategori yang tepat untuk kita dan komitmen,” jelasnya dalam Telekonferensi Pers Peluncuran Biznis.id, Kamis (28/1).

Dia pun memberikan kunci agar dapat mengembangkan sebuah bisnis. Salah satunya adalah modal, kemudian pengetahuan dan praktek terkait dengan bisnis tersebut.

Lalu, konsep pemasaran yang harus dilakukan seperti apa juga menjadi dasar penting mengembangkan usaha. Ia mengingatkan bahwa sebuah startup harus memiliki strategi digital dan teknologi.

Setelahnya, yang dibutuhkan adalah legalitas dan dan administrasi keuangan. Bagian terakhir tentunya adalah network daripada pengusaha tersebut untuk mencari orang yang tepat menjadi bagian dalam bisnisnya.

Untuk bisa menerapkan itu semua, Founder Biznis.id, Baskorohadi Sukatmo menyampaikan, perlu memiliki pendalaman soal bisnis yang dijalani. Cara untuk mendapatkannya melalui Biznis.id, platform pembelajaran bisnis secara digital yang memberikan bimbingan mengenai pembentukan dan pengembangan bisnis yang disampaikan oleh para praktisi bisnis.

“Biznis.id mengajak UMKM Indonesia mengasah kemampuan dan membekali diri dengan pengetahuan bisnis sehingga memiliki bisnis yang dapat tumbuh berkesinambungan dan menguntungkan,” tutur dia.

Ada beragam kelas pembelajaran di Biznis.id, mulai dari fundamental bisnis seperti Smart Business Map dan Value Creation sampai dengan bidang spesifik, kemudian Finance and Human Capital seperti Managing Working Capital, Cashflow Management, Understanding Financial Report, Smart Interview, Coaching Skills.

Pendampingan atau mentoring ini akan dilakukan paling tidak 1 bulan sekali. Kemudian, ada juga sesi tanya jawab terkait materi pembelajaran selama dua kali dalam seminggu setiap Senin dan Rabu.

“Pendampingan bisnis secara fisik sementara belum jadi cakupan kami, itu kan harus one on one. Itu menjadi salah satu pertimbangan kami, salah satu prioritas adalah menularkan ke sebanyak mungkin temen-temen UMKM dulu, tapi itu (pendampingan lapangan) menjadi masukan dan pemikiran kami ke depannya,” tutur dia.

Adapun, Budi melanjutkan bahwa peluncuran kelas baru akan terus berlanjut untuk memperkuat pemahaman fundamental bisnis serta melengkapi spesifik skills para entrepreneur. Target yang hendak dicapai adalah menciptakan lebih 1 juta UMKM.

“Kita berharap lebih dari satu juta, kalau kita bisa scale up usaha mikro jadi kecil, tenaga kerja mikro 2 orang, kecil 5-7 orang, itu ada 5 tenaga kerja baru tercipta. Lewat skill itu kita bisa menciptakan 5 juta pekerjaan baru,” jelas dia.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/28/01/2021/kemauan-untuk-belajar-jadi-modal-penting-berwirausaha/

Share:

Read More

Dunia Usaha Merintih, Pandemi Covid-19 Bikin Utang BUMN Naik

 JawaPos.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku pandemi Covid-19 telah memukul kinerja dunia usaha, termasuk perusahaan pelat merah. Kondisi tersebut membuat utang BUMN meningkat signifikan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoartmodjo mengatakan, selama sembilan bulan pada 2020, utang BUMN mencapai Rp 1.682,9 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebesar Rp 1.393,7 triliun. Meski di setiap tahunnya utang BUMN terus meningkat seperti pada 2018 sebesar Rp 1.251,7 triliun dan 2017 sebesar Rp 942,9 triliun.

Kartika menjelaskan, peningkatan utang BUMN karena adanya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol, airport, pelabuhan, dan sebagainya.

“Membuat secara posisi utang BUMN meningkat mencapai Rp 1.682 triliun di bulan 9 tahun 2020,” ujarnya secara virtual, Kamis (28/1).

Kartika memaparkan, sejumlah sektor mengalami tekanan yang dalam karena dampak pandemi. Sektor yang paling dalam di antaranya yaitu sektor energi, infrastruktur, dan pariwisata (tourism).

Selain itu, ada juga sektor energi. Konsumsi BBM dan listrik selama 9 bulan lalu karena Covid-19 membuat permintaan dan pembelian energi menurun drastis.

“Dan, revenue infrastruktur karena perlambatan pembangunan infrastruktur fisik membuat pendapatan perusahaan-perusahaan karya menurun dan pada sektor tourism pendukung termasuk airport. Garuda, hotel ITDC yang terdampak signifikan,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/28/01/2021/dunia-usaha-merintih-pandemi-covid-19-bikin-utang-bumn-naik/

Share:

Read More

Sandi Minta Masyarakat Tak Salah Memahami Terminologi ‘Wisata Halal’

 

JawaPos.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta agar tidak ada masyarakat yang salah paham terhadap istilah wisata halal. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno khawatir, kesalahpahaman terhadap terminologi ‘wisata halal’ akan memecah belah persatuan.

“Jangan kita terpecah belah karena kesalahkaprahan kita terhadap terminologi,” ujarnya secara virtual, Kamis (28/1)

Sandiaga memaparkan, pemerintah pun telah meluncurkan gerakan ekonomi syariah, termasuk di dalamnya wisata halal. Sementara terminologi dari wisata halal yang dimaksud adalah pariwisata yang ramah terhadap umat Muslim.

“Pariwisata halal yang sekarang terminologinya adalah pariwisata ramah Muslim, namanya Moslem friendly tourism,” ucapnya.

Wisata halal tersebut, kata Sandi, merupakan layanan tambahan atau extension of services. Dirinya juga mengungkapkan telah ada beberapa daerah wisata yang memberikan banyak pelayanan untuk wisatawan Muslim.

Misalnya, di Bali banyak restoran yang memberikan layanan untuk wisatawan Muslim. Begitu juga di Danau Toba dan Labuan Bajo.

“Namun, karena permintaannya semakin meningkat, ini harus kita berikan fokus untuk menyesuaikan dengan permintaan tadi, yaitu rebalancing supply and demand,” paparnya.

Sandi menambahkan, wisata religi hingga saat ini juga mengalami peningkatan. Bahkan tak cuma wisata religi untuk Muslim.

“Saya ketemu dengan Keuskupan Ruteng (NTT), di Ruteng ini Pak Uskup menyampaikan Pak Sandi jangan lupa wisata religi di Manggarai Barat Sampai ke Larantuka, kita punya 6 spot untuk retreat yang akhirnya nanti ada salib besar di Larantuka,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/28/01/2021/sandi-minta-masyarakat-tak-salah-memahami-terminologi-wisata-halal/

Share:

Read More

Chatib Basri Ramal Ekonomi RI Keluar dari Resesi Awal 2021

 

Jakarta - 

Menteri Keuangan 2013-2014, Chatib Basri memproyeksi pertumbuhan ekonomi RI kuartal IV-2020 lalu masih tercatat negatif. Akan tetapi, mulai awal tahun 2021 ini, ekonomi Indonesia diyakini bisa tumbuh positif. Artinya, ekonomi Indonesia bisa mulai keluar dari jerat resesi di awal tahun ini.

Alasannya, Indonesia sudah melewati situasi terburuknya di Kuartal II-2020 lalu yang -5,3%. Perlahan membaik menjadi -3,5% di Kuartal III-2020. Kuartal IV-2020 akan lebih baik lagi. Lalu, mulai tumbuh positif di 2021.

"Kita sebetulnya sudah melewati situasi terburuk di triwulan kedua (2020) ketika pertumbuhan ekonomi minus 5,3%. Di triwulan ketiga itu sudah membaik -3,5% mungkin masih akan negatif di triwulan keempat. Tetapi kalau tren ini terus berlanjut saya melihat bahwa ada kemungkinan kita akan mencatatkan pertumbuhan positif di triwulan pertama 2021," ujar Chatib dalam seminar daring yang diadakan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI), Rabu (27/1/2021).

Menurutnya, pemulihan semacam itu berarti perlahan menanjak menuju kondisi sebelum pandemi.

"Jadi pemulihan ekonomi dari GDP itu bentuknya akan seperti swoosh shaped, ini adalah lambang Nike sebetulnya," terangnya.

Tetapi ada asumsi yang sangat kuat yang harus dipegang agar swoosh shape ini terbentuk yaitu pemerintah harus bisa memastikan pandemi bisa lebih dikendalikan mulai awal tahun ini. Bila tidak, mungkin saja ekonomi Indonesia akan jatuh lagi ke level terburuknya.

"Pandemi tidak merebak lagi, kalau pandemi merebak lagi, maka pemulihan kita tidak akan berbentuk swoosh shaped tetapi berbentuk huruf W di mana terburuk terjadi di triwulan 2020 membaik tetapi kemudian kalau pandeminya merebak dia akan turun lagi, karena itulah saya katakan bahwa penanganan pandemi itu menjadi kunci," imbuhnya.

"Kesehatan adalah kunci tanpa pemulihan kesehatan ekonomi kita tidak akan pulih," sambungnya.

sumber:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5350887/chatib-basri-ramal-ekonomi-ri-keluar-dari-resesi-awal-2021?_ga=2.198751853.375484820.1611623367-2136071581.1607579185

Share:

Read More

Trenggono Kejar Setoran Perikanan Tangkap ke Negara Rp 12 T

 

Jakarta - 

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memiliki tiga program terobosan untuk 2021-2024. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program pertama adalah ingin meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap. Dari sebelumnya di bawah Rp 600 miliar, dia ingin menjadi Rp 12 triliun.

"Saya mohon dukungan supaya PNBP dari perikanan tangkap tidak lagi Rp 595 miliar (tapi) menuju ke Rp 12 triliun," kata Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Program kedua adalah menggerakkan perikanan budi daya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh badan riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat. Dari pengembangan perikanan budidaya ini, dia berharap Indonesia memiliki komoditas unggulan ke depannya.

"Saya sedang mereview semua budidaya. Ini dalam waktu 10-15 tahun ke depan akan meningkat tajam, sementara produksi perikanan tangkap akan menurun dengan tajam. Dengan meningkatkan kegiatan budidaya, ekosistem dan populasi ikan di laut akan terjaga sehingga generasi berikut masih akan terpenuhi nutrisinya dari hasil perikanan," tuturnya.

Program ketiga, Trenggono mau membangun kampung-kampung perikanan budi daya air tawar, payau dan laut seperti kampung lobster, lele, nila, kakap, hingga kampung rumput laut. Hal itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi saat ini.

"Kalau saat ini sudah ada, sifatnya masih sporadis. Kami akan kerja sama dengan Bapak/Ibu, sekaligus Pemda supaya skala ekonominya bisa kita hitung. Jadi mulai dari bibit, pakan, selanjutnya pembinaan sampai kemudian panen. Lalu kemudian bisa ada industri di situ untuk proccesing baik untuk kepentingan pasar lokal dan ekspor," terangnya.

Dalam rapat itu, Trenggono menyampaikan bahwa dalam kurun waktu Oktober 2019-Desember 2020, KKP berhasil menangkap 100 unit kapal illegal fishing sebagai komitmen menjaga sumber daya laut dan kedaulatan.

"Rinciannya di mana yang berbendera Indonesia 37 unit, Vietnam 27 unit, Filipina 16 unit, Malaysia 19 unit dan Taiwan 1 unit," jelas Trenggono.

Sedangkan dari sisi akses terhadap modal usaha, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020 mencapai Rp 5,26 triliun yang disalurkan kepada 173.355 debitur dengan NPL hanya 0,07%. Kemudian realisasi penyaluran dana kelolaan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 705,28 miliar kepada 18.684 pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Lalu capaian Nilai Tukar pada Desember 2020 telah meningkat dan mencapai 102 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 101,24 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan. Angka itu sempat turun yaitu pada masa pandemi saat penerapan PSBB.

sumber:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5350908/trenggono-kejar-setoran-perikanan-tangkap-ke-negara-rp-12-t?_ga=2.262493902.375484820.1611623367-2136071581.1607579185

Share:

Read More

Sandiaga Ngantor di Bali, Koordinasi dan Birokrasi Jadi Lebih Mudah

 JawaPos.com -Rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno berkantor di Bali secara berkala dalam beberapa hari per bulan, menuai respons dari berbagai macam kalangan. Tak hanya pelaku industri wisata tapi juga kalangan akademisi.

Salah satunya, Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru yang menilai rencana Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno berkantor di Bali secara berkala dalam beberapa hari per bulan sudah tepat.

Karena, menurutnya, dengan rencana itu, Sandiaga akan melihat secara langsung dampak pandemi bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata. Koordinasi langsung dengan seluruh stakeholder terkait pun bisa dilakukan dengan lebih erat.

“Dengan catatan semua stakeholder diajak berkomunikasi untuk mengatasi krisis pariwisata di Pulau Dewata yang sangat terpukul akibat pandemi ini, mulai hotel berbintang hingga perajin, pelaku seni budaya, guide, juga sektor pertanian pendukung pariwisata,” kata Chusmeru, Selasa (26/1).

Kehadiran Sandiaga di destinasi wisata setidaknya dapat menggambarkan empati dan secara psikologis bisa memotivasi dan menggairahkan lagi para pelaku pariwisata di daerah. Meski, diakui olehnya, dampak nyata dari keputusan Menparekraf itu tidak akan terasa secara langsung karena geliat pariwisata sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya, penanganan pandemi Covid-19.

“Tapi paling tidak, dengan berkantor di Bali akan memudahkan koordinasi tanpa kendala rantai birokrasi,” sebutnya.

Ia juga menyebutkan rencana Sandiaga untuk berkantor di Bali secara berkala juga akan berdampak pada kebijakan ataupun regulasi yang akan diterbitkan oleh Kemenparekraf.

“Kebijakan dan regulasi bisa dibuat lebih cepat dengan berdasarkan pengamatan langsung tanpa harus menunggu laporan,” ucap dia.

Namun demikian, Chusmeru menyarankan agar jangan hanya berkantor di Bali. Tetapi, juga di destinasi lainnya, utamanya pada daerah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN.

“Dampak pandemi ini dirasakan juga oleh seluruh destinasi. Jadi seyogianya Menparekraf juga berada di tempat lainnya. Soal teknis itu bisa diatur,” sebut dia.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/27/01/2021/sandiaga-ngantor-di-bali-koordinasi-dan-birokrasi-jadi-lebih-mudah/

Share:

Read More

Airlangga: Ada 8 Tambahan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

 JawaPos.com – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambah delapan aturan turunan Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Tambahan aturan turunan tersebut terkait sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

Airlangga menjelaskan dari sebelumnya terdapat sebanyak 44 aturan turunan UU Cipta Kerja terdiri dari rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Raperpres) dengan tambahan aturan tersebut menjadi 52 aturan turunan yang terbagi menjadi 48 RPP dan 4 dan Raperpres.

“Ada penambahan dari 44 Raperpres ditambahkan pendetailan dari Perpres di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sehingga total regulasi yang dibuat 52 peraturan pelaksana,” ujarnya dalam webinar bertajuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi. Selasa (26/1).

Namun, Airlangga belum dapat menjelaskan lebih jauh terkait rancangan tersebut satu per satu. Dari jumlah 52 aturan turunan UU Cipta Kerja, sebanyak 23 aturan sudah selesai diharmonisasi yang terdiri dari 19 RPP dan 4 Raperpres. Artinya tersisa 29 aturan turunan lagi yang tengah diproses.

Airlangga melanjutkan, pemerintah terus menyelesaikan semua harmonisasi aturan turunan yang tersisa. Disamping itu, pihaknya juga masih membuka aspirasi kepada publik melalui portal resmi uu-ciptakerja.go.id agar masyarakat bisa memberikan masukan langsung kepada pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan.

Airlangga mencatat setidaknya sudah ada partisipasi dari masyarakat dengan jumlah mencapai 78.576 kunjungan ke situs tersebut. Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja juga telah menyelenggarakan 17 webinar, 23 event meeting, 22 rilis pers, dan tiga konferensi pers dalam rangka mensosialisasikan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Selain itu, Airlangga juga mengungkapkan pemerintah pun melakukan edukasi dan sosialisasi ke daerah secara langsung ke 15 kota.

“Kemudian juga secara fisik kami menyerap masukan dan ini diharapkan kita akan terus lakukan harmonisasi,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/airlangga-ada-8-tambahan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja/

Share:

Read More

Forkas Jatim Akui Penerapan Prokes Susutkan Kapasitas Produksi Pabrik BISNIS

 JawaPos.com – Persebaran virus SARS-CoV-2 membatasi aktivitas masyarakat. Termasuk aktivitas produksi sejumlah besar sektor industri. Sepanjang 2020, nyaris tidak ada pabrik yang menambah kapasitas produksi mereka.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur Eddy Widjanarko mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memengaruhi kinerja industri. Tidak hanya di Jatim, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Sektor industri alas kaki, kayu, rotan, dan garmen di Jatim, menurut dia, tidak mendapatkan investasi baru.

“Pabrik yang sudah ada sekarang prioritasnya adalah bertahan,” kata Eddy Senin (25/1). Saat ini, menurut dia, kapasitas produksi sebagian besar pabrik yang masih bertahan hanya 50 persen. Penerapan protokol kesehatan ketat yang mewajibkan pabrik menerapkan jarak minimal antar pekerja juga menyusutkan kapasitas produksi.

Eddy mencontohkan pabrik alas kaki. Aktivitas produksi di sana bersifat padat karya. Artinya, semakin banyak karyawan yang bekerja, kian banyak pula output produknya. Karena menerapkan protokol kesehatan, mau tidak mau, jumlah karyawan yang terlibat dalam sesi produksi berkurang.

“Sekarang kami atur di tiap line, jadi layout bisa selang-seling,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jatim Difi Ahmad Johansyah mengatakan bahwa pembatasan mobilitas memang terkait erat dengan bisnis. Berdasar laporan perekonomian Provinsi Jatim diketahui bahwa saat pembatasan mobilitas dicabut, ada peningkatan demand. Sejalan dengan itu, kapasitas produksi pun bertambah. Demikian pula tingkat investasi.

Kendati masih terkontraksi, kinerja investasi Jatim pada triwulan III 2020 tercatat minus 5,47 persen (YoY). Itu lebih baik ketimbang catatan triwulan II 2020 yang minus 7,55 persen (YoY).

“Peningkatan tecermin dari kembali dimulainya keberlanjutan investasi sektor-sektor utama penopang perekonomian Jatim. Yakni, lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi,” paparnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/26/01/2021/forkas-jatim-akui-penerapan-prokes-susutkan-kapasitas-produksi-pabrik/

Share:

Read More

SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI

 JawaPos.com – Indonesia segera memiliki sovereign wealth fund (SWF) seperti negara-negara di belahan dunia lain. Namanya Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga tersebut.

“Kita butuh dana untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan,” ungkap Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam raker dengan Komisi XI DPR Senin (25/1).

Jika dikaitkan dengan visi Indonesia untuk menjadi kekuatan dunia nomor lima, menurut dia, total investasi infrastruktur sesuai estimasi RPJMN mencapai Rp 6.445 triliun. Ani menambahkan bahwa umumnya pembiayaan infrastruktur adalah padat modal.

Karena itu, ongkos pembiayaan (cost of fund) pun tinggi dan tenornya panjang. Bila hanya mengandalkan instrumen utang, beban yang harus ditanggung tinggi.

“Kapasitas pembiayaan APBN dan BUMN saat ini, terlihat dalam neraca, terutama BUMN, sudah tinggi. Exposure dari leverage-nya,” ungkap mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Maka, pemerintah perlu berupaya keras untuk meningkatkan pendanaan domestik agar pembangunan lancar.

Untuk membentuk LPI, pemerintah menyiapkan modal awal sekitar Rp 15 triliun. Secara bertahap, dana itu akan bertambah menjadi Rp 75 triliun sampai akhir 2021. Alokasi modal awal LPI itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemenuhan modal LPI didapatkan melalui pengalihan saham yang dimiliki pemerintah pada beberapa BUMN dengan kriteria tertentu,” kata Ani.

Lembaga seperti LPI lebih dulu ada di Norwegia, Malaysia, atau India. Seperti pendahulunya, LPI juga menawarkan imbal hasil untuk meningkatkan dana investasi yang dikelola.

Secara struktur, LPI akan punya hierarki dua tingkat yang terdiri atas dewan pengawas dan dewan direktur. Pemerintah menerima 280 kandidat dewan pengawas dan pada akhirnya tiga orang lolos seleksi tahap akhir. Mereka adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

Untuk mengelola risiko dan melaksanakan tugas LPI, dewan direktur akan membentuk komite manajemen risiko. Komite itu beranggota dewan direktur, pegawai LPI, dan/atau pihak lain yang berpengalaman.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI Dito Ganinduto menyambut baik kehadiran LPI. Menurut dia, LPI adalah terobosan. Lembaga itu akan bisa menjawab kesenjangan pendanaan dalam negeri dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional.

“LPI ini nantinya dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan,” papar Dito.

Dia optimistis, LPI bakal menarik banyak investor asing. Tentunya, mereka akan memilih proyek strategis yang memiliki return investasi menggiurkan. Sistem pengawasan yang didesain sangat baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan LPI.

https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/swf-jalan-pemerintah-siapkan-rp-15-triliun-sebagai-modal-awal-lpi/

Share:

Read More

Lewat Dana Desa, 5,3 Juta Keluarga Miskin Dapat Bantuan saat Pandemi Covid-19

 

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, mengatakan Pemerintah sigap dalam menggunakan dana desa untuk penanganan dampak pandemi covid-19.

“Di masa pandemi covid-19 pemerintah cukup sigap, artinya langsung melakukan perubahan terkait dengan penggunaan dari Dana Desa. Pemerintah memperbolehkan dana desa dijadikan bagian dari social assistance program untuk penanggulangan dampak negatif dari covid-19,” kata Teguh dalam  Diseminasi Hasil Riset Covid-19, Dana Desa dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (25/1/2021).

Bantuan langsung tunai dana desa dinilai sebagai kebijakan yang pas dikeluarkan di masa pandemi covid-19. Menurutnya bantuan langsung Dana Desa ini sifatnya community targeting, artinya  memang dana desa ini didesain untuk kebutuhan desa.

“Kenapa isu dana desa ini menjadi sebuah isu yang menarik? tujuan utama dari dana desa ini adalah meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Ini adalah outcome yang ingin dicapai,” ujarnya.

Bahkan strategi community targeting melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diakui dunia sebagai inovasi kebijakan yang tepat sasaran.

Karena memasukkan 5,31 juta keluarga miskin yang belum pernah didata, 947 ribu keluarga miskin yang sebelumnya terdata namun luput dari penyaluran bantuan, 1,45 juta keluarga yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan itulah yang menyebabkan isu dana desa ini menarik. Lantaran, selama pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2 kuartal 2020 terus mengalami kontraksi hingga menyebabkan resesi.

Demikian Teguh menegaskan kembali kebijakan yang dilakukan Pemerintah terkait penggunaan dana desa di masa pandemi covid-19 dilaksanakan di waktu yang tepat.

Sebagai informasi Dana Desa yang telah disalurkan sampai akhir 2020 mencapai Rp 71,1 triliun. Hasil penggunaan dana desa lebih cepat ialah penurunan kemiskinan desa di awal pandemi Covid-19, yakni menurun 0,03 persen antara Maret 2019-2020.  Bagaimanapun, pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 mendisrupsi pembangunan desa.  

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4466009/lewat-dana-desa-53-juta-keluarga-miskin-dapat-bantuan-saat-pandemi-covid-19

Share:

Read More

Presiden Jokowi Terus Cari Terobosan untuk Kurangi Ketimpangan Sosial

 

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah tengah mencari cara untuk mengurangi ketimpangan sosial. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan.

"Pada 2021 ini, kita akan terus mencari jalan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2021).

Dia pun menekankan agar pentingnya melakukan redistribusi aset, serta perluasan akses permodalan. Kata Jokowi yaitu dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

"Sebelumnya saya telah berkali-kali menyampaikan, menekankan pentingnya redistribusi aset, kemudian berkaitan dengan perluasan akses permodalan, kemudian penguatan keterampilan dan penguatan budaya dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial," beber Jokowi.

Dia mengatakan salah satu langkah trobosan yang sedang digagas yaitu pengembangan lembaga keuangan syariah. Hal tersebut akan dikembangkan dan dikelola berdasarkan sistem wakaf. Sebab dia menilai saat ini potensi wakaf di Indonesia sangat besar.

"Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak, termasuk wakaf dalam bentuk uang," beber Jokowi.

Potensi Wakaf

Dia merinci potensi aset wakaf pertahun mencapai Rp 2.000 triliun dan wakaf uang mencapai Rp 188 triliun. Sebab itu dia berharap perlu adanya perluasan pemanfaat wakaf.

"Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat," ungkap Jokowi.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4466048/presiden-jokowi-terus-cari-terobosan-untuk-kurangi-ketimpangan-sosial

Share:

Read More

BKPM Catat Realisasi Investasi Kuartal IV-2020 Naik, Capai Rp 214,7 Triliun

 

jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan realisasi investasi pada kuartal IV (Q4) 2020, yang mengalami kenaikan baik secara kuartalan (Quartal to Quartal/QtQ) maupun secara tahunan (Year on Year/YoY).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi pada Q4 2020 sebesar Rp 214,7 triliun. Jumlah tersebut naik 2,7 persen secara QtQ dan 3,1 persen secara YoY.

Menurut dia, program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan Pemerintah RI sejak akhir triwulan tahun lalu jadi kunci utama angka investasi melonjak naik, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA).

"Kita tahu bahwa di kuartal keempat dimana kasus pandemi Covid-19 sudah ada vaksinasinya. Itu sudah meningkatkan rasa kepercayaan diri dari teman-teman investor asing yang ada di Indonesia," jelas Bahlil dalam sesi teleconference, Senin (25/1/2021).

Selain vaksinasi, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah diundangkan ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 juga turut memberikan rasa percaya diri bagi investor asing.

"Yang kedua adalah, pengesahan terhadap UU Cipta Kerja itu cukup memberikan pengaruh yang positif pada keberlangsungan investor asing yang ada di Indonesia," sambung Bahlil.

Bahlil pun menyoroti realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang secara angka lebih besar ketimbang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Adapun jumlah PMA pada Q4 2020 sebesar Rp 111,1 triliun (51,7 persen), naik 4,6 persen secara QtQ dan 5,5 persen (YoY). Sementara PMDN sebesar Rp 103,6 triliun (48,3 persen), naik 0,8 persen (QtQ) am 0,7 persen (YoY).

"Yang menarik adalah, antara PMA dan PMDN kita lihat di kuartal keempat, PMA-nya lebih tinggi daripada PMDN-nya. Ini sudah barang tentu naik, baik dari kuartal ketiga maupun di kuartal sama pada tahun lalu," ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga menginformasikan terkait penyerapan jumlah tenaga kerja pada kuartal IV 2020, yang mencapai 294.780 orang.

"Ini kalau kita membandingkan dengan tahun yang lalu, kenaikannya tidak lebih dari 3 persen. Kemudian pada kuartal yang kemarin kenaikannya juga tidak lebih dari 3 persen," tutur Kepala BKPM.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4466098/realisasi-investasi-2020-lebih-rp-9-t-dari-target-kepala-bkpm-semua-pada-tertawa

Share:

Read More