KKP Yakin Sektor Kelautan dan Perikanan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal terus mendorong kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi produk domestik bruto (PDB). Saat ini, kontribusi sektor tersebut baru mencapai 2,6 persen.

Kasubdit Pulau-pulau Kecil dan Terluar Kementerian Kelautan dan Perikanan Ahmad Aris mengakui jumlah tersebut masih sangat minim mengingat besarnya luas perairan Indonesia. Padahal potensinya sangat besar.

"Yunani saja pulau hanya 2.000 (sumbangan ke) PDB kurang lebih 50 persen. Maldives, (sumbangan ke) PDB-nya sampai 80 persen," kata dia, di Jakarta, Senin (11/11).

Menurut dia, selama ini, memang perhatian untuk pengembangan pulau-pulau kecil masih minim. Jadi harus didorong lagi.

Dari 17.000-an pulau, lanjut dia, 98 persen merupakan pulau-pulau kecil. Ini tentu dapat memberikan sumbangan besar ke perekonomian jika digarap dengan baik.

"Artinya ada 16.000 pulau yang punya potensi kita kembangkan ke depan. Itu yang belum kita optimalkan. Karena memang regulasi baru disiapkan,"

Selain itu, selama ini, pulau-pulau kecil diperlakukan sama dengan pulau-pulau besar. Misalnya, aktivitas pertambangan diizinkan untuk berjalan di pulau-pulau kecil.

"Selama ini pertambangan tidak membedakan bahwa di pulau kecil tidak bisa. Yang penting keluar saja. Tapi ke depan kan nggak bisa. kalau sudah tiny island sudah tidak bisa ditambang. Karena kalau ditambang pasti berdampak pada ekosistemnya," ungkapnya.

Kebijakan

Nelayan menurunkan ikan hasil tangkapan laut di Muara Baru, Jakarta, Kamis (29/3). Untuk mendorong ekspor komoditas perikanan KKP akan memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

KKP sudah menjalankan sejumlah kebijakan. Salah satunya terkait penguasaan dan sertifikasi lahan baik atas nama negara, maupun oleh masyarakat yang hidup di pulau-pulau tersebut.

"KKP di pulau-pulau kecil sertifikat atas nama negara. Masyarakat akan didorong memiliki sertifikat atas nama masyarakat," ujar dia.

Dengan demikian, ketika investor masuk, maka dia harus bekerja sama dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat. Investor menjalankan usaha, sementara lahan sepenuhnya milik pemerintah atau masyarakat.

"Sehingga kalau ada investor mau investasi itu mereka kerja sama, itu posisi kita kuat. Pemda itu sudah antusias untuk sertifikat pulau-pulaunya, yang akan dikembangkan, dikerjasamakan tapi kekuasaan ada di kita," tegas dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Erick Thohir: Presiden Telah Pilih Nama Dirut Baru Bank Mandiri dan BTN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sudah menyerahkan nama-nama calon Direktur Utama tiga BUMN ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiga BUMN tersebut adalah MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Seperti diketahui, kekosongan Dirut di MIND ID dan Bank Mandiri lantaran kedua pimpinan perusahaan plat merah tersebut dipercaya Erick Thohir menjadi Wakil Menteri BUMN, yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo.

Sementara kekosongan pimpinan BTN lantaran usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Suprajarto yang terpilih menyatakan mengundurkan diri.

"Mengingat ke tiga BUMN tersebut sangat strategis, maka proses pemilihannya melalui TPA. Nama-nama sudah kita serahkan ke TPA," kata Erick Thohir dalam keterangannya, Senin (11/11/2019).

Erick menjelaskan, informasi yang diterima, Presiden Jokowi sudah memilih siapa Dirut Bank Mandiri dan BTN dari nama-nama yang telah diajukan. Hanya saja untuk MIND ID, meski belum dipilih namun hal itu masih proses internal TPA.

Khusus untuk Dirut Bank Mandiri, ditegaskannya, akan diumumkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 8 Desember 2019.

"Masalah siapa yang terpilih, kita tunggu keputusan TPA sampai di Kementerian BUMN," tegas Erick.

Dalam kesempatan ini, Menteri BUMN juga menegaskan, pemilihan Dirut BUMN strategis dilakukan melalui TPA dengan tujuan agar pemilihan lebih transparan dan memiliki integritas yang tinggi, mengingat keputusan langsung dari tangan Presiden Jokowi.

Ditinggal Bos Jadi Wamen, Kapan Bank Mandiri dan Inalum Punya Dirut Baru?

Pemilik Satria Muda, Erick Thohir, memberikan sambutan saat peluncuran film 25 tahun Satria Muda di XXI Epicentrum, Jakarta, Kamis (15/11). Peluncuran ini dalam rangka peringatan hari jadi SM yang ke-25 tahun. (Bola.com/Yoppy Renato)

PT Bank Mandiri dan PT Inalum saat ini tidak memiliki direktur utama. Sebab kedua bos perusahaan plat merah tersebut diangkat menjadi wakil menteri (wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendampingi Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan segera membahas penunjukan dirut baru di kedua perusahaan tersebut. Hal ini akan dilakukan dalam rapat pertama dirinya sebagai Menteri usai dilantik pada Rabu 23 Oktober. 

“Besok kan baru rapat pertama antara saya, wamen, sesmen (sekretaris) dan deputi. Besok baru diputuskan,” kata dia di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Dia berharap surat keputusan mengenai penunjukan dirut baru dapat segera dia teken dalam waktu dekat. “Kan surat kepmennya mudah-mudahan saya tandatangani,” ujarnya.

Namun dia enggan mengungkapkan lebih jauh nama calon dirut pengganti dari Kartika Wirjoatmojo (Tiko), dan Budi Gunadi Sadikin (BGS). Sebab masing-masing perusahaan pun perlu masa waktu transisi sebelum menunjuk dirut pengganti. “Segera (ditentukan nama dirut baru), bank mandiri perlu waktu 45 hari,” dia menjelaskan.

Sementara itu, Tiko yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan kemungkinan Bank Mandiri mengumumkan bos barunya. “Desember (tanggal) 20-an mungkin,” ujar dia.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Penjelasan Lengkap Menteri ATR Soal Penghapusan IMB dan Amdal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menjelaskan soal rencana menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari daftar syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi.

"Idenya kan ada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Kalau RDTR sudah ada, kan semua sudah dipertimbangkan tapi kan kontroversi kemarin, akhirnya barangkali kita harus teliti lebih lanjut," kata Sofyan dikutip dari Antara, Senin (11/11/2019).

Penghapusan IMB dan Amdal tersebut dilakukan demi memudahkan pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia.

"Itu sih pilihannya adalah dengan RDTR ditambah dengan standar-standar yang ketat sekali, di-check list dan enforcement yang keras. Kedua, mensimpelkan ini. IMB masih ada, tapi notifikasi saja, jadi standarnya ketat dan pengawasan. Ketiga, kalau perlu kita gunakan pengawasan pihak ketiga, kenapa tidak?," tambah Sofyan.

Sofyan mengaku selama ini masyarakat dalam mengurus IMB merasa mahal, lama, dan tidak pasti.

"Tapi kemudian setelah IMB jadi, dilanggar lagi, jadi harus RDTR, kita akan sangat hati-hati ini," ungkap Sofyan.

Standar yang dipakai untuk RDTR, menurut Sofyan, adalah standar keselamatan bangunan.

"Tujuan IMB apa sih? Agar keselamatan gedung, itu standar teknis yang mereka harus penuhi.

Selama ini misalnya ada perusahaan-perusahaan Jepang bikin gedung, itu standar perusahaan 

Jepang lebih tinggi dari kita, harusnya kita ikuti saja seperti itu, jadi diskusi akan lebih lanjut soal itu," ungkap Sofyan.

Sedangkan Amdal menurut Sofyan adalah terkait dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Amdal itu bukan saya. Tapi itu kan menimbulkan pro dan kontra, ini ada amdal, ada amdal lalin, ada macam-macam urusannya, ini perlu disimplifikasi," tambah Sofyan.

Berbicara dengan Siti Nurbaya

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sofyan mengaku akan bicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk membicarakan hal tersebut.

"Pembicaraan nanti harus komprehensif. Tapi paling sedikit masyarakat harus tahu, selama ini yang membuat hambatan luar biasa bagi pencipta lapangan, merepotkan masyarakat. Jadi idenya adalah mencari simplifikasi. Belum menjadi kebijakan," ungkap Sofyan.

Namun Sofyan belum menyebutkan apakan penyederhanaan IMB dan Amdal itu akan diatur dalam peraturan menteri atau undang-undang atau aturan hukum lainnya.

"Nggak tahu, nanti kita lihat produknya apa, ya sekarang kita diskusi dulu," kata Sofyan.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Mau Untung Besar? Jadikan Emas Instrumen Investasi Kedua Anda

Liputan6.com, Jakarta - Berinvestasi di zaman sekarang tampaknya sangat mudah untuk dilakukan lewat berbagai platform. Satu komoditas yang tak pernah anjlok ialah emas.

CEO PT Sampoerna Gold Indonesia John Aryananda mengatakan, berinvestasi di emas jangan dijadikan portofolio investasi yang utama.

Alasanya, harga emas biasanya naik di saat data ekonomi memburuk atau ketidakpastian global sedang tinggi-tingginya di suatu negara.

Sebaliknya, jika data ekonomi menunjukan perbaikan, portofolio investasi seperti saham, properti, dan depositolah yang dipastikan lebih untung jika dibandingkan dengan berinvestasi di komoditas emas.

"Untuk tujuan investasi, emas jangan dijadikan investasi portofolio yang utama. emas jadi basis portofolio kalian akan tergerus. Meskipun emas menguntungkan kita, untuk jadi investasi utama, itu tidak sehat," ujarnya di Jakarta, Senin (11/11/2019).

John bahkan bilang, harga emas akan turun jika instrumen investasi membaik seperti saham ataupun properti.

"Jadi 20-30 persen portofolio investasi di emas. Kalau ekonomi melaju, harga emas akan turun. Kalau portofolionya 70 persen, nanti akan anjlok investasinya," kata dia.

Adapun sebagai informasi, portofolio merupakan kumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi ataupun perorangan. Itu bisa berupa properti, deposito, saham, emas, obligasi, atau instrumen lainnya.

Usai Anjlok 3 Persen, Bagaimana Gerak Harga Emas Pekan Ini?

Penampakan emas batangan di gerai Butik Emas Antam di Jakarta, Jumat (5/10). Pada perdagangan Kamis 4 Oktober 2018, harga emas Antam berada di posisi Rp 665 ribu per gram. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Harga emas diperkirakan akan kembali menguat pada perdagangan pekan ini. Hal ini terjadi karena pada pekan lalu harga emas telah mengalami tekanan yang cukup dalam. Namun memang penguatannya masih akan tertahan.

Mengutip Kitco, Senin (11/11/2019), harga emas telah mengalami tekanan yang cukup dalam pada pekan lalu. Harga emas melemah lebih dari 3 persen sepanjang pekan lalu yang merupakan kinerja mingguan terburuk dalam 2,5 tahun.

Beberapa analis memperkirakan tekanan jual tidak akan berlanjut pada pekan ini. Darin Newsom, president Darin Newsom Analysis, menjelaskan bahwa harga emas akan mengalami tekanan tetapi tidak akan sedalam pekan lalu.

"Jika dilihat secara teknikal harga emas akan mendapat dukungan," jelas dia. Kemungkinan besar harga emas akan berada di kisaran USD 1.407 per ounce.

Pada pekan ini, 13 analis bergabung dalam survei Kitco. Dari jumlah tersebut, empat analis atau 31 persen mengatakan bahwa harga emas akan naik.

Sedangkan delapan analis atau 61 persen memperkirakan harga emas akan jatuh. Sedangkan satu analis atau 8 peren melihat bahwa harga emas akan mendatar.

Responden Umum

Pegawai menunjukan emas batangan di Jakarta, Selasa (15/11). Untuk harga emas Batik dengan corak Parang Barong dengan ukuran 10 gram, Antam menjualnya di harga Rp 6.040.000 atau Rp 604 ribu per gram. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, 991 responden yang terdiri dari pelaku pasar yang mengambil bagian dalam jajak pendapat online. Sebanyak 482 pemilih, atau 49 persen memperkirakan harga emas akan naik.

Sebanyak 331 orang lainnya atau 33 persen memperkirakan emas akan jatuh. Sedangkan 177 pemilih yang tersisa atau 18 persen melihat pasar akan mendatar.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Erick Thohir Fokus Benahi BUMN yang Sakit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melakukan pembenahan internal BUMN sebagai fokus kerjanya.

Erick menyatakan, BUMN bisa menjadi lokomotif bersaing di luar negeri jika sudah berbenah dari dalam terlebih dahulu.

"Target kerja nanti ada beberapa tahun ke depan, yang penting sekarang BUMN fokus kepada hal yang hari ini dibutuhkan, yaitu lebih banyak di dalam negeri. Banyak hal yang harus diperbaiki saat ini," ujarnya di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Erick mengakui, banyak BUMN yang harus "disembuhkan" dari "penyakitnya", seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) dan lainnya. Dalam hal ini, pembenahan direksi jadi hal yang penting dalam menyehatkan BUMN tersebut.

Seluruh pengangkatan jajaran direksi, lanjut dia, harus ditentukan melalui TPA (Tim Penilai Akhir). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memastikan direksi dan komisaris BUMN memiliki integritas.

"Banyak sekali direksi komisaris BUMN yang sangat bagus, tetapi sekarang kita dorong agar lebih profesional, lebih transparan dan karena itu TPA akan dijalankan, sudah berjalan sebenarnya," imbuh Erick.

Untuk prosesnya sendiri, penentuan TPA akan berjalan seiring direksi dan komisaris bekerja. "Masa orang dicopot-copotin orang lagi pada kerja. Biarkan para direksi dan komisaris BUMN bekerja secara semangat, kita juga support dari Kementerian BUMN," tuturnya.

DPR Minta Erick Thohir Turun Tangan Selesaikan Masalah Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya Persero).

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VI Andre Rosiade meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir segera turun tangan mengambil langkah taktis untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya.

“Saya meminta Menteri BUMN untuk menyelidiki secara tuntas soal mismanajemen di Jiwasyara. Sekaligus segera lakukan restrukturisasi perusahaan, dan lakukan pembayaran klaim pemegang polis” tegasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Andre menyatakan, kesalahan investasi yang dilakukan PT Jiwasraya adalah persoalan serius. Sebab, persoalan ini menjadi salah satu penyebab perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia itu menunda pembayaran kewajiban polis yang jatuh tempo pada Oktober lalu. Penundaan pembayaran dilakukan untuk 711 polis produk bancassurance senilai Rp 802 miliar. 

"Secara teknis, Menteri BUMN selaku pemegang saham pemerintah bisa segera pisahkan investasi bodong dari portofolio Jiwasraya dan lakukan langkah penyelamatan dengan berkoordinasi pada lembaga pengawas. Di industri keuangan, trust adalah hal yang sangat penting, jangan sampai kasus ini membuat kepercayaan masyarakat luntur pada industri" ucap dia.

Andre juga mengatakan, kelalaian fungsi pengawasan oleh lembaga berwenang tidak boleh terulang. Industri keuangan adalah high regulated industry, seharusnya peran pengawasan maksimal di sektor keuangan.

Andre juga meminta agar aparat penegak hukum bisa melakukan langkah tegas bila ada persoalan pidana dalam kasus Jiwasraya ini.

“Saya melihat ada potensi kecurangan. Persoalan Jiwasraya ini harus diselesaikan dengan terukur, jangan berlarut-larut, kasihan pemegang polis” tutup Andre.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Jokowi Perintahkan Setiap Kementerian Pangkas Eselon IV

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebaik apapun peraturan, sebaik apapun regulasi jika orientasi birokrasi belum berubah maka akan menjadi masalah yang berkaitan dengan kecepatan, yang berkaitan dengan sumbatan.

Oleh sebab itu, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran, beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang ada. Selain itu Jokowi juga menekankan agar mengubah cara kerja yang manual ke cara kerja digital, mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani.

“Saya kira di Kementerian PANRB juga sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon 4 terlebih dahulu di setiap kementerian, meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya,” kata Jokowi dikutip dari laman Setkab, Selasa (12/11/2019). 

Namun Jokowi mengingatkan, yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil.

“Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi golnya, hasilnya justru itu tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” tegasnya.

Jokowi juga menegaskan agar terjadi perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja, seluruh kementerian harus mengidentifikasi regulasi-regulasi yang ada di kementerian yang menghambat.

“Jika ada yang menghambat, segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas pada Presiden,” pinta Jokowi.

Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, menurut Presiden, akan dikumpulkan dan nanti akan dilakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR.

Mensesneg: Perampingan Eselon Tak Pengaruhi Jumlah Pegawai

Ilustrasi PNS. www.pdk.or.id

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, menjelaskan jika langkah pemerintah melakukan perampingan eselon bertujuan untuk mengurangi rentang pengambilan keputusan sehingga pemerintah dapat bergerak dengan cepat.

Perampingan eselon dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam pidato awal masa jabatan usai dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Dikatakan jika perampingan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

"Sebetulnya ini bagian penting dari sebuah program strategis Presiden, yakni deregulasi dan debirokratisasi. Ini berkaitan dengan rentang pengambilan keputusan. Jadi bagaimana rentang pengambilan keputusan itu diperpendek," ujar Pratikno, seperti dikutip Jumat (8/11/2019).

Selama ini, tingkatan eselon yang cukup banyak sering kali menjadikan instruksi pimpinan harus terlebih dahulu melewati rantai birokrasi yang panjang.

Optimalisasi terhadap hal tersebut merupakan tujuan utama dari ide perampingan eselon itu.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More