Pengusaha Hotel Gambarkan Bisnisnya Memburuk Bila Jakarta Lockdown di Akhir Pekan

 Liputan6.com, Jakarta Pengusaha Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang rencana kebijakan lockdown akhir pekan di ibu kota. Kebijakan ini diyakini akan memperburuk kinerja bisnis hotel dan restoran di tengah pandemi Covid-19.

"Usulan kebijakan lockdown akhir pekan ini bisa dipertimbangkan kembali oleh Pemprov DKI. Karena kebijakan ini akan semakin memberatkan pelaku usaha, khususnya Hotel dan Restoran di Jakarta saat pandemi ini," ujar Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Sutrisno Iwantono dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2/2021).

Sutrisno bilang, akhir pekan merupakan momentum yang sangat dinanti bagi para pelaku usaha hotel dan restoran ibu kota di tengah kondisi sulit akibat pandemi ini.

Mengingat ada banyak kegiatan penting masyarakat yang bertempat di hotel dan restoran. "Seperti acara pernikahan, pertemuan di restoran dan lainnya walau berskala kecil ini bisa membantu bisnis," tegas dia.

Sehingga, menurut Sutrisno, jika kebijakan lockdown akhir pekan diberlakukan maka bisa dipastikan bisnis hotel dan restoran di Jakarta terancam gulung tikar.

Menyusul adanya kewajiban pelaku usaha untuk mengembalikan uang muka (DP) setelah adanya pembatalan kegiatan di hotel dan restoran akibat lockdown.

"Karena memang jika ada pembatalan oleh lockdown akhir pekan, kita harus mengembalikan uang DP sepenuhnya. Ini sungguh memberatkan kita dalam situasi terpuruk dan bisa menyebabkan guling tikar," tutup dia.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4476142/pengusaha-hotel-gambarkan-bisnisnya-memburuk-bila-jakarta-lockdown-di-akhir-pekan

Share:

Read More

Pemerintah Targetkan Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional di 2023

 Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadia melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, Jumat (5/2/2021).

Didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail, para menteri meninjau lokasi yang rencananya bakal dibangun pelabuhan perikanan. Proyek pembangunannya bakal ditargetkan rampung di 2023.

"Maluku harus didorong sebagai kawasan ekonomi baru yang fokus di sektor perikanan. Ini perintah Pak Presiden, tidak boleh lama-lama, kita harus cepat dan target 2023, baik pelabuhan dan infrastruktur lainnya dan serta industrinya sudah bisa berjalan," ujar Bahlil dalam konferensi pers yang digelar di Ambon.

Dalam kesempatan yang sama, Menhub Budi menuturkan pemerintah akan menggarap infrastruktur dasar untuk mendukung lumbung ikan nasional ini. Melalui studi, pemerintah menelaah lokasi yang cocok untuk dibangun pelabuhan.

"Kita memulai proyek dengan APBN, setelah itu kita undang swasta. Pemerintah akan melakukan anggaran untuk infrastruktur dasar, kemudian infrastruktur tambahan akan dibiayai oleh swasta," jelas Menhub.

Menambahkan Kepala BKPM dan Menhub, Menteri Trenggono mengatakan pembangunan pelabuhan perikanan ini bakal turut meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Indonesia bagian timur khususnya di Maluku.

"Kami mempersiapkan bagaimana dari sisi ekonominya, yaitu perikanan ini bisa berpusat di Ambon sshingga ekonomi bisa tumbuh. Kalau nanti dibangun pelabuhan perikanan modern seperti di Jepang itu sangat bagus," tandas Trenggono.

Diharapkan, proyek ini bakal memberi manfaat kepada masyarakat Maluku khususnya Ambon. "Kami mengapresiasi hadirnya proyek ini, mari kita dukung agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik," pungkas Murad.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4476153/pemerintah-targetkan-maluku-jadi-lumbung-ikan-nasional-di-2023

Share:

Read More

Kemenko Perekonomian Buka Akses KUR untuk Pertashop

 JawaPos.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuat sosialisasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kemitraan Pertashop, Rabu (3/2). Sosialisasi ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan penyaluran KUR 2021 sekaligus mempercepat proses pembangunan Pertashop untuk pemerataan energi. Itu juga sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sosialisasi itu dipimpin oleh Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, Gede Edy Prasetya, Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia Kemenko Perekonomian Andi Novianto, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) Mas’ud Khamid, serta jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dari bank BRI, BNI, dan Mandiri.

Gede Edy Prasetya menjelaskan, KUR adalah kredit pembiayaan untuk modal kerja dan atau untuk investasi untuk membantu masyarakat dalam kondisi yang sulit saat ini. Capaian KUR pada 2020 mencapai Rp 197 Triliun atau 103% dari target, dan pada 2021 ditargetkan mencapai Rp 253 Triliun.

Dalam paparannya, Gede Edy menyebut kerja sama akses KUR untuk Program Pertashop karena akan bermanfaat bagi calon mitra dan masyarakat. Menurutnya, potensi bisnis portofolio Pertashop sebagai lembaga penyalur energi resmi Pertamina ke masyarakat potensinya sangat bagus dan masih bisa dikembangkan inovasi layanannya.

“Dalam sosialisasi ini, diharapkan kita bisa menemukan cara dan pola terbaik mendorong penyaluran KUR untuk implementasi Program Pertashop, sehingga tujuan besar penyaluran KUR dan Pertashop bisa dicapai bersama. Ini akan menjadi wujud sinergi dan kolaborasi BUMN, Kemenko Perekonomian, serta Kemendagri dengan tujuan memberikan beragam manfaat bagi masyarakat yang kita layani,” jelas Gede Edy Prasetya.

Sementara itu, Mas’ud Khamid mengatakan Pertashop menjadi jawaban untuk penyaluran energi hingga ke desa dan titik yang belum dilayani Pertamina. Saat ini, sudah beroperasi sebanyak 1.112 unit Pertashop yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk 2021, ditargetkan sebanyak 10 ribu Pertashop baru sudah dapat beroperasi.

“Pertashop adalah salah satu implementasi Program One Village One Outlet (OVOO) yang bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas energi bagi masyarakat dengan kualitas dan harga yang sama. Pertashop akan melayani dan mendekatkan kebutuhan energi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Mas’ud Khamid.

Saat ini, pola kerja sama Pertashop ada tiga tipe. Yakni, Gold (210 meter persegi dengan kapasitas tanki 3 Kilo Liter). Platinum (300 meter persegi dengan kapasitas tanki 10 Kilo Liter), dan Diamond (500 meter persegi dengan kapasitas tanki 10 Kilo Liter). Pertashop dipastikan memenuhi standar kualitas produk, standar keselamatan, dan standar operasional yang sama seperti di SPBU.

“Kualitas produk dan harganya sama dengan di SPBU, tanki, dispenser, dan alat lain sudah kami tes kekuatannya, alat pemadam juga tersedia untuk keadaan darurat. Terakhir secara operasional, operator akan kami latih untuk dapat bekerja sesuai standar yang berlaku,” jelas Mas’ud Khamid.

Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia Kemenko Perekonomian Andi Novianto menambahkan, KUR untuk kemitraan Pertashop bisa menumbuhkan ekonomi nasional. “Saat ini ada 7.094 Kecamatan dan 74.957 Desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertashop dan KUR secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan dan membantu pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan pemberdayaan UMKM dan masyarakat, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja,” tutup Andi.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/04/02/2021/kemenko-perekonomian-buka-akses-kur-untuk-pertashop/

Share:

Read More

Pentingnya Perencanaan Keuangan Kala Pensiun di Masa Pandemi Covid-19

 JawaPos.com – Pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya jaminan masa pensiun masih sangat rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meriset, jumlah peserta dua program dana pensiun di Indonesia, yakni Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) hanya mencapai 4,63 juta orang hingga akhir 2018.

Jika dibandingkan dengan total jumlah tenaga kerja di sektor formal maupun informal yang mencapai 129,36 juta orang per Februari 2019 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), artinya hanya 3,6 % masyarakat Indonesia yang sudah mempersiapkan masa pensiun mereka. Namun, pandemi Covid-19 akhirnya mulai mengubah cara pandang terhadap persiapan dana pensiun sedini mungkin.

Berdasarkan survei global yang dilakukan Standard Chartered Bank kepada 12.000 responden di 12 negara di dunia termasuk ke 1.000 orang Indonesia, 34% orang Indonesia menyebut persiapan tabungan pensiun sebagai tujuan finansial yang aktif mereka fokuskan saat ini.

Para responden juga diberi pertanyaan apa yang akan mereka lakukan saat ini jika diberikan uang senilai sekitar Rp 19,2 juta. Dari pertanyaan itu, 49% dari mereka menjawab bahwa uang tersebut akan digunakan untuk tabungan jangka panjang, di mana 27% dari tabungan jangka panjang tersebut adalah untuk dana pensiun dan investasi jangka panjang.

Berangkat dari hal tersebut, Standard Chartered Bank dan Prudential Indonesia mengeluarkan program bernama PRULife Harvest Plan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia serta meningkatkan
pemahaman finansial untuk dapat lebih baik mengelola keuangan dengan baik dan memperkuat kestabilan ekonomi demi masa pensiun.

PRULife Harvest Plan memberikan perlindungan keluarga menyeluruh bagi generasi pertama hingga generasi kedua. Bagi generasi pertama, yaitu nasabah pemegang polis dan penerima manfaat, produk ini memberikan kepastian yang optimal untuk pensiun mapan. Generasi kedua, yang adalah anak dari nasabah sebagai tertanggung, juga akan mendapatkan kepastian perlindungan finansial sebesar uang pertanggungan apabila terjadi risiko sesuai dengan cakupan tanggungan.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya perencanaan masa pensiun untuk menikmati kenyamanan baik selama masa produktif dan setelahnya. Program ini tentunya menambah jajaran lini produk bancassurance kami untuk dinamika kebutuhan gaya hidup nasabah,” ujar Cluster CEO Indonesia & ASEAN Markets (Australia, Brunei & the Philippines) Standard Chartered Andrew Chia dalam keterangan pers yang diterima JawaPos.com.

“Pandemi Covid-19 semakin membuktikan bahwa kita tidak bisa mengandalkan tabungan semata sebagai jaminan finansial di masa setelah pensiun. Kami sangat senang dapat menghadirkan inovasi terbaru kami untuk melindungi para nasabah serta membantu mereka menyiapkan masa depan yang lebih baik,” ujar President Director of Prudential Indonesia Jens Reisch.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/pentingnya-perencanaan-keuangan-masa-pensiun-di-masa-pandemi-covid-19/

Share:

Read More

bank bjb Perkuat Jalinan Kemitraan dengan Kodam III Siliwangi

 JawaPos.com – bank bjb memperkuat jalinan kemitraan dengan pihak Komando Daerah Militer (Kodam) III Siliwangi. Perkuatan kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kesepakatan kerja sama antara bank bjb dengan Kodam III Siliwangi.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi dan Panglima Kodam (Pangdam) III Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto bertempat di Ruang Pertemuan Kodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Jawa Barat.

Penandatanganan MoU dihadiri pula oleh sejumlah direksi dan pimpinan bank bjb lainnya, antara lain Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini, serta jajaran manajemen lainnya.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan penguatan kemitraan ini dilakukan untuk mengoptimalisasi potensi kerja sama yang dapat semakin memperkuat dan menguntungkan bagi bank bjb dan Kodam III Siliwangi. bank bjb juga berkepentingan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para mitra agar kerja sama yang sudah terjalin dapat ditingkatkan dan berlangsung secara berkesinambungan.

’’bank bjb merupakan mitra strategis Kodam III Siliwangi yang senantiasa saling berkolaborasi untuk mendorong kemajuan satu sama lain, khususnya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Jalinan kemitraan yang sudah berjalan dengan sangat baik diharapkan akan semakin menguat dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kedua belah pihak, baik bagi bank bjb maupun Kodam III Siliwangi dalam menjalankan usahanya khususnya guna mendukung kesuksesan program-program pemerintah,’’ kata Widi.

bank bjb sendiri telah melakukan sejumlah kerja sama existing dengan Kodam III Siliwangi. Kerja sama tersebut meliputi penyediaan jasa dan layanan keuangan perbankan untuk di berbagai sektor, di antaranya penyaluran kredit lewat perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah satuan unit, termasuk Kredit Guna Bhakti (KGB) kepada nasabah di sejumlah satuan.

Kesepakatan kerja sama yang baru dijalin ini akan memperluas kesempatan bank bjb untuk menyalurkan sejumlah fasilitas keuangan termasuk potensi penyaluran gaji pokok dan tunjangan kinerja Satuan TNI Kodam III Siliwangi yang memiliki sekitar 17.000 anggota, perluasan ekspansi KGB, potensi pembiayaan Kredit Konstruksi kepada rekanan Kodam III Siliwangi yang melaksanakan pekerjaan, potensi dana pihak ketiga (DPK) lewat giro dan deposito, serta cross selling sejumlah produk bank bjb: Cash Management Service, Payroll Service, Kredit Mikro, DPLK, serta jasa perbankan lainnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/bank-bjb-perkuat-jalinan-kemitraan-dengan-kodam-iii-siliwangi/

Share:

Read More

Kemenkeu: Hingga Saat ini Insentif Nakes Masih Sama dengan 2020

 

JawaPos.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, hingga saat ini besaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang diberikan masih seperti yang diberikan pada 2020. “Kami tegaskan pada 2021 yang sudah berjalan 2 bulan, bahwa insentif untuk nakes diberikan tetap sama dengan tahun 2020,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani secara virtual, Kamis (4/2).

Itu berarti, besaran insentif nakes masih sama, yaitu dokter spesialis sebesar Rp 15 juta per bulan, dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp 10 juta per bulan, bidan dan perawat sebesar Rp 7,5 juta per bulan, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 5 juta per bulan. Sedangkan untuk santunan meninggal sebesar Rp 300 juta. Ia menyebut pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membahas mengenai anggaran kesehatan secara menyeluruh pada 2021.

Seperti diketahui, beredar surat Menteri Keuangan Nomor S-665/MK.02/2021 yang ditujukan kepada Kemenkes tentang permohonan perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang menangani Covid-19.

Besaran insentif nakes yang tertuang dalam surat kepada dokter spesialis sebesar Rp 7,5 juta per orang per bulan, peserta PPDS sebesar Rp 6,25 juta per orang per bulan, dokter umum dan gigi sebesar Rp 5 juta per orang per bulan, bidan dan perawat sebesar Rp 3,75 juta per orang per bulan, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta per orang per bulan. Sedangkan santunan kematian sebesar Rp 300 juta per orang.

Adapun isi surat tersebut berbunyi satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Masih berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-665/MK.02/2021, pemberian insentif nakes ini berlaku mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan dapat diperpanjang kembali jika ada kebijakan baru terkait penanganan pandemi Covid-19. Insentif ini hanya berlaku untuk nakes di daerah yang masuk darurat pandemi dan melakukan tugas penanganan Covid-19.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/04/02/2021/kemenkeu-hingga-saat-ini-insentif-nakes-masih-sama-dengan-2020/

Share:

Read More

Optimis Perekonomian Membaik, Sri Mulyani Beberkan Tanda-tandanya

 JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat tren positif bagi perekonomian global termasuk Indonesia pada 2021. Salah satunya karena penanganan Covid-19 dengan memulai pelaksanaan vaksinasi .

“Untuk perekonomian tahun 2021 ini kita akan terus mengawal dan diperkirakan trennya akan membaik didukung dengan kemajuan penanganan Covid termasuk vaksinasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Senin (1/2).

Sri Mulyani memaparkan, tanda-tanda pemulihan ekonomi global diramalkan oleh beberapa lembaga multilateral yang diperkirakan tumbuh dikisaran 5 persen tahun ini. Namun, tetap harus ada kewaspadaan terhadap munculnya jenis Covid-19 baru.

“Dan ini diharapkan akan menaikkan volume perdagangan internasional dan juga mendorong perbaikan harga komoditas global,” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, dari sisi ketidakpastian pasar keuangan juga diperkirakan akan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan kinerja ekonomi global. Hal itu termasuk sentimen kebijakan fiskal pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden yang baru dilantik, serta ditopang likuiditas global yang relatif besar dan suku bunga yang tetap terjaga rendah.

Sri Mulyani menyebut, perbaikan perekonomian global dan juga kondisi keuangan global membuat aliran modal masuk ke negara-negara berkembang termasuk indonesia. Hal itu ikut menopang penguatan mata uang berbagai negara termasuk rupiah di Indonesia.

Sementara, dari sisi domestik, kata dia, perkembangan sejumlah indikator dini atau early indicators hingga akhir Desember 2020 juga mendukung konfirmasi arah pemulihan ekonomi domestik yang akan berlanjut. Hal ini tercermin pada perbaikan Purchasing Manager Indeks (PMI) manufaktur, yang bahkan hari ini sudah meningkat dan terkuat dalam 6 tahun terakhir. Serta Indeks Keyakinan Konsumen yang juga menguat.

Sedangkan sisi sektoral, perbaikan terlihat dan terjadi pada sektor-sektor yang mendukung kebutuhan primer, yang mendukung kondisi kenormalan baru, dan yang mendukung penanganan Covid-19, serta beberapa sektor yang mendukung kegiatan ekspor yang mulai menunjukkan pemulihan.

Sri Mulyani menambahkan, percepatan pemulihan ekonomi ini menurutnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan kasus Covid-19 dan vaksinasi. Tentunya disertai kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Protokol kesehatan dan kemampuan mengendalikan Covid-19 serta suksesnya vaksinasi akan menjadi persyaratan yang perlu bagi pulihnya proses pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2021/optimis-perekonomian-membaik-sri-mulyani-beberkan-tanda-tandanya/

Share:

Read More

IBH Jajaki Kerja Sama dengan Tujuh Calon Mitra Global

 

JawaPos.com – Ketua Tim Percepatan Proyek Electric Vehicle (EV) Battery Nasional Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan konsorsium BUMN yang akan mengembangkan proyek baterai kendaraan listrik telah menjajaki kerja sama dengan tujuh investor global.

“Saat ini tengah dilakukan penjajakan calon mitra atau investor. Dari proses penjajakan untuk calon mitra pada gelombang pertama, terdapat tujuh grup perusahaan yang telah memenuhi kriteria diantaranya CATL, LG Chem, Samsung, Tesla, dan BYD,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (1/2).

Agus menjelaskan bahwa penjajakan calon mitra dilakukan atas sejumlah kriteria, antara lain memiliki jejak global di dalam industri EV battery dan memiliki rencana untuk melakukan ekspansi bisnis. Calon mitra juga harus memiliki kekuatan finansial dan investasi di bidang baterai.

Kriteria terakhir yakni memiliki reputasi merek yang baik dan memiliki hubungan dengan perusahaan Original Equipment Manufacturer (OEM). Kementerian BUMN sendiri telah menyiapkan konsorsium Indonesia Battery Holding (IBH) yang akan ikut membangun industri baterai kendaraan listrik.

Konsorsium itu terdiri atas empat BUMN yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Agus menjelaskan MIND ID sebagai holding industri pertambangan bersama Antam berperan untuk menyediakan bijih nikel sebagai bahan baku baterai hingga diolah menjadi bahan antara berupa prekursor dan katoda.

Pertamina akan berperan untuk memanufaktur produk hilir meliputi pembuatan sel baterai, battery pack, serta Energy Storage System (ESS). Sementara PLN, akan berperan untuk pembuatan baterai sel, penyediaan infrastruktur SPKLU, pengisian daya kendaraan listrik dan integrator Energy Management System (EMS).

Ada pun pembangunan fasilitas daur ulang akan dilaksanakan oleh PT Nasional Hijau Lestari. “Walaupun penjajakan akan dimulai segera, (pembangunan) baru akan mulai masuk di bisnis sekitar 4-5 tahun yang akan datang setelah dirasa cukup populasi kendaraan yang membutuhkan adanya daur ulang baterai,” kata Agus, dikutip dari Antara.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/02/02/2021/ibh-jajaki-kerja-sama-dengan-tujuh-calon-mitra-global/

Share:

Read More

Sri Mulyani Harap Joe Biden Bisa Diajak Diskusi Soal Pajak Digital

 

JawaPos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi terakhir pembahasan pajak perusahaan digital di forum negara-negara G20. Menurutnya, pembahasan pajak perusahaan digital masih belum rampung. Sebab pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya dipimpin oleh Donald Trump memilih keluar dari pembahasan.

“Waktu itu AS tiba-tiba withdraw atau tiba-tiba menarik kembali keseluruhan proses, tiba-tiba tidak mau mengikuti,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).

Sri Mulyani menjelaskan, dalam pembahasan ini, pajak digital yang dimaksud adalah mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada perusahaan yang memiliki platform digital yang digunakan di berbagai negara. Hal itu disebut rumit karena perusahaan digital yang tak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) atau kantor fisik di suatu negara, namun produknya digunakan di negara tersebut.

“Tidak secara fisik ada, bagaimana membagi profitabilitas antarnegara, yang mana disebut sebagai overhead yang justify, yang mana yang masuk property rights, yang mana yang termasuk revenue atau pendapatan yang di-generate dari pendapatan di suatu negara. Itu semuanya sedang di dalam pembahasan dan negosiasi yang sangat sengit, sangat ketat,” jelasnya.

Sehingga, Sri Mulyani berharap pada forum G20 berikutnya, dengan pemerintahan AS yang baru, yaitu Presiden Joe Biden dapat diajak kembali membahas pajak digital.

“Sekarang sudah ada pemerintahan baru yang lebih dalam hal ini percaya kepada cooperation secara multilateral dan bersama-sama, tidak unilateral, kita berharap akan tercapai itu,” ungkapnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga berharap, tahun 2022 mendatang Indonesia dapat menjadi tuan rumah negara-negara G20. Sehingga, pemerintah akan berupaya keras membahas pajak digital dalam forum antarnegara tersebut.

“Kita fokusnya bagaimana taxation untuk digital bisa tercapai. Mengenai digitalisasi tax itu. Karena kami tahu sekarang ini kita semua saling lihat,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2021/sri-mulyani-harap-joe-biden-bisa-diajak-diskusi-soal-pajak-digital/

Share:

Read More

Jokowi: Industri Keuangan Syariah adalah Raksasa yang Sedang Tidur

 JawaPos.com – PT BRI Syariah Tbk telah ganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) hari ini, Senin (1/2). Peresmian nama baru merger bank-bank syariah negara terbesar ini dilangsungkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Peresmian nama baru itu setelah dilakukan proses penggabungan tiga bank syariah BUMN yaitu PT BRI Syariah Tbk, PT BNI Syariah Tbk, dan PT Mandiri Syariah Tbk.

Dalam peresmian hari ini, saham BRIS terus menguat sejak pertengahan sesi I pagi tadi hingga setelah penutupan sesi I siang ini. Harga saham BRIS terus naik hingga 11,07 persen menjadi Rp 2.710 per lembar saham pada pukul 14.00 WIB.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki menaruh fokus yang besar untuk membangkitkan raksasa ini.

“Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Salah satunya membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia,” ujarnya dalam video conference sekretariat Presiden, Senin (1/2).

Pemerintah menargetkan proses merger perbankan syariah milik negara tersebut rampung pada Februari 2021. Ketiga bank tersebut juga telah menandatangani akta penggabungan yang menandakan dimulainya proses penggabungan.

Setelah digabung, bank hasil merger akan memiliki aset hingga Rp 214,6 triliun, dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun. Selain itu, bank hasil merger akan menargetkan pembiayaan UMKM hingga proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar.

“Sederhananya semua aset bank syariah akan dilebur jadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa. Total 3 aset bank syariah sampai semester pertama 2020 Rp 214 triliun. Sebuah angka yang besar,” ucapnya.

Sementara itu, komposisi saham pada entitas baru tersebut mayoritasnya akan dipegang oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2 persen. Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 25 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,4 persen, DPLK BRI – Saham Syariah 2 persen, dan publik 4,4 persen.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/01/02/2021/jokowi-industri-keuangan-syariah-adalah-raksasa-yang-sedang-tidur/

Share:

Read More

Jokowi Ungkap Bank Syariah Tak Kalah Dengan Bank Konvensional

 

JawaPos.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan, berdasarkan berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, sektor ekonomi syariah Indonesia telah mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Pada 2018 ekonomi syariah Indonesia berada diperingkat ke 10 dunia. Kemudian, tahun 2019 naik menjadi peringkat yang kelima dunia dan tahun 2020 ekonomi syariah Indonesia berada pada peringkat keempat dunia.

“Kenaikan peringkat tersebut harus kita syukuri, Namun kita harus terus bekerja keras untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah regional dan global,” ujarnya secara virtual, Senin (1/2).

Jokowi mengungkapkan, dirinya mengaku senang kinerja perbankan syariah Indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang stabil meskipun di tengah krisis pandemi Covid-19. “Perbankan syariah berhasil tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sekali lagi ini patut kita syukuri,” tuturnya.

Jokowi menyebut, dalam banyak hal, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Pertama, terkait dari sisi aset yang naik hingga 10,97 persen secara tahunan, sementara bank konvensional kenaikannya sebesar 7,7 persen. “Artinya bank syariah lebih tinggi,” imbuhnya.

Kemudian, lanjutnya, dari sisi dana pihak ketiga (DPK) pertumbuhannya sebesar 11,56 persem secara tahunan. Angka tersebut masih sedikit diatas bank konvensional yang sebesar 11,49 persen.

Lalu, dari sisi pembiayaan yang tumbuh 9,42 persen secara tahunan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari bank konvensional yang hanya tumbuh 0,55 persen.

“Indikator-indikator seperti ini saya kira patut kita catat dengan data seperti itu saya meyakini Insyaallah bahwa ekonomi syariah Indonesia akan tumbuh sangat cepat, akan berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan masyarakat kita,” jelasnya.

Sebagai barometer, Ia menambahkan, perbankan syariah di Indonesia nantinya dapat bersaing secara regional dan dunia. Serta diharapkan bank syariah Indonesia dapat jeli dan gesit menangkap peluang.

“Harus mampu menciptakan tren tren baru dalam perbankan syariah dan bukan hanya mengikuti tren yang sudah ada. saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirohmannirohim PT Bank Syariah Indonesia Tbk saya nyatakan di luncurkan berdirinya terima kasih,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/01/02/2021/jokowi-ungkap-bank-syariah-tak-kalah-dengan-bank-konvensional/

Share:

Read More

Sri Mulyani Sebut LPI Bisa Kuasai Aset Negara Lewat Mekanisme ini

 JawaPos.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dapat memiliki atau menguasai aset dari negara atau BUMN dengan mekanisme pemindahtanganan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, LPI dibentuk dengan penyertaan modal negara (PMN).

Adapun salah satu kategori aset yang bisa dimiliki atau dikuasai LPI adalah bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. “LPI dibentuk dengan pemerintah melakukan PMN, dari aset negara ke LPI sebagai investasi pemerintah pusat. Ini 100 persen pemerintah baik yang cash maupun noncash,” ujarnya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).

PMN dari negara itu tidak bisa berupa hasil bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Itu lantaran mengacu UU Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan, cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak bisa dimasukkan sebagai modal LPI.

Namun, lanjut Sri Mulyani, hasil bumi tersebut dapat dimiliki atau dikuasai LPI melalui mekanisme pemindahtanganan atau kuasa kelola kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI dan mitra badan usaha. “Dia bisa dikuasakelolakan dalam bentuk perusahaan patungan di mana LPI menjadi penentu utama,” ungkapnya.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam perusahaan patungan itu, LPI bisa bekerja sama dengan perusahaan domestik atau asing. Dia juga menyebut, untuk meningkatkan nilai aset, LPI bisa kerja sama dengan pihak ketiga baik dari dalam maupun luar negeri.

“Jadi dalam hal ini, kerja sama bisa dilakukan pada aset yang di atas dan pada saat membentuk perusahaan patungan,” jelasnya.

Ia menambahkan, perusahaan patungan bisa menguasai atau memiliki kekayaan bumi dengan syarat LPI harus tetap sebagai posisi penentu atau mayoritas.

Selain kekayaan bumi, air, dan kandungan di dalamnya, LPI dapat memperoleh aset dari BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Mekanismenya, BUMN bisa melakukan jual-beli kepada LPI, ataupun dalam bentuk memberikan hak preferensi dan jual-beli dengan cara yang sah ke perusahaan patungan.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/01/02/2021/sri-mulyani-sebut-lpi-bisa-kuasai-aset-negara-lewat-mekanisme-ini/

Share:

Read More

Kemenperin Optimistis Indonesia jadi Incaran Investor Global

 JawaPos.com – Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah. Tujuannya, tentu menarik investor potensial dalam lingkup global. Khususnya para investor yang berminat merelokasi basis produksi mereka ke Indonesia.

Untuk menyambut potensi tersebut, pemerintah membangun fasilitas dan infrastruktur pendukung yang terintegrasi dengan kawasan industri. Dengan demikian, selain menjadi daya tarik, sarana dan prasarana pendukung itu meningkatkan daya saing.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko S.A. Cahyanto mengaku telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mempromosikan kawasan industri. Pemerintah juga mengembangkan pilot project kawasan industri tertentu seperti kawasan industri halal untuk merangsang investasi.

Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri. Misalnya, jalan dan pelabuhan. “Kami optimistis Indonesia masih menjadi incaran para investor global dalam rangka ekspansi atau relokasi,” ujar Eko Jumat (29/1).

Sementara itu, Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin Ignatius Warsito menyatakan bahwa 128 area industri seluas total 55 ribu ha siap menyambut relokasi. Terutama dari para investor Tiongkok.

Lahan untuk kebutuhan investasi baru itu terbagi menjadi tiga kelompok. Yakni, kawasan existing di pantai utara Jawa, kawasan dalam daftar proyek strategis nasional, dan kawasan green project alias yang masih minim infrastruktur. ”Investor bisa masuk ke mana saja sesuai dengan karakter wilayah yang mereka inginkan,” bebernya.

Kemenperin mencatat, sedikitnya ada 70 kawasan industri existing di sepanjang pantai utara Pulau Jawa tahun lalu. Luasnya mencapai lebih dari 36 ribu ha. Sebanyak 39 kawasan seluas 18 ha berada di Jawa Barat. Sisanya tersebar di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta DKI Jakarta.

Warsito menambahkan, beberapa kawasan industri yang masuk daftar proyek strategis nasional masih dalam tahap konstruksi. ”Kemenperin juga mendorong investor masuk ke kawasan green project yang dikembangkan di wilayah-wilayah terluar Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar menyatakan, agar kawasan industrinya optimal, suatu daerah harus punya kompetensi inti industri ekonomi. ”Interkoneksi antara akses dan aset merupakan hal yang penting. Misalnya, harus ada koneksi antara jalan tol, jalur kereta –baik barang dan penumpang– dan aset pelabuhan udara serta laut juga,” ujarnya.

Sanny menambahkan, hambatan yang masih ada di kawasan industri adalah regulasi, ketenagakerjaan, infrastruktur utilitas dan logistik, serta fasilitas perpajakan dan insentif.

sumber: https://www.jawapos.com/ekonomi/30/01/2021/kemenperin-optimistis-indonesia-jadi-incaran-investor-global/

Share:

Read More

Vaksinasi Berjalan, Kondisi Ekonomi Diperkirakan Berubah Mulai Agustus

 

JawaPos.com – Masyarakat luas dan kalangan pengusaha harus beradaptasi dengan mobilitas yang terbatas selama pandemi Covid-19. Agar perekonomian tetap berjalan, semua pihak perlu mematuhi protokol kesehatan. Terutama, di lingkungan kerja.

Kresnayana Yahya, pengamat ekonomi sekaligus pakar statistik ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember), menyatakan, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai 4,5–5,5 persen. Semua ramalan itu bertolak dari pemahaman yang menyebut kondisi saat ini adalah pandemi, bukan krisis finansial.

“Uang atau pendapatan yang siap dibelanjakan itu ada. Tapi, perilaku harus sesuai dengan prokes. Memang peredaran di sektor riil merosot,” kata Kresnayana Jumat (29/1). Dia mencatat, uang yang lari ke negara maju naik. Tapi, yang lari ke negara berkembang turun.

“Kami ingin ikut menggerakkan bisnis supaya bisa menyambut perubahan pemulihan ekonomi nasional. Agar terbiasa tetap bekerja dengan protokol yang ketat,” jelasnya.

Dia berharap, tekanan pada dunia usaha bisa teratasi tahun ini. Khususnya, lewat kebijakan dan stimulus pemerintah. Dia mengatakan, vaksinasi akan bisa menekan penularan. Itu bakal berdampak baik pada bisnis.

“Harapannya, vaksinasi ini bisa lebih cepat. Sekarang masih ratusan ribu sehari. Harapannya bisa 400–500 ribu per hari. Maka, dalam 8–10 bulan sebanyak 70–80 persen masyarakat sudah tervaksinasi,” ungkapnya.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur Eddy Widjanarko mengatakan, vaksinasi membuat situasi membaik. Dia optimistis ekonomi bisa tumbuh lebih cepat.

“Mulai Agustus, September, sampai Oktober suasana ekonomi perkiraan kami akan berubah total. Semangat pengusaha, keinginan belanja akan timbul besar,” tandasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/30/01/2021/vaksinasi-berjalan-kondisi-ekonomi-diperkirakan-berubah-mulai-agustus/

Share:

Read More

M. Nuh: Tidak Ada Sepeser pun Uang Wakaf Masuk Kas Negara

 JawaPos.com – Pemerintah menjamin bahwa uang wakaf tidak masuk ke kas negara. Ketua Badan Wakaf Indonesia M. Nuh meluruskan kesimpangsiuran kabar tentang wakaf. Sebagian kalangan khawatir, wakaf masuk ke kas negara.

“Jadi, kami ingin menegaskan, tidak ada sepeser pun uang wakaf itu masuk ke pemerintah, kas negara, atau Kementerian Keuangan. Itu sama sekali tidak benar,’’ ujar Nuh Jumat (29/1).

Kekhawatiran itu menjalar setelah Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) menjadi populer. Padahal, menurut Nuh, gerakan itu ada sejak 2010. Dia juga menjamin, GNWU beroperasi sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku. Uang yang diperoleh dari wakaf itu masuk ke nazir sebagai penerima transaksi uang wakaf. Berdasar akad yang disepakati bersama, penerima manfaat wakaf pun bisa dilacak.

“Nazir mengelola dengan baik karena wakaf uangnya tidak boleh hilang. Oleh karenanya, nazir punya tanggung jawab agar wakaf itu membuahkan hasil. Hasil itu digunakan untuk membangun rumah sakit dan lain-lain,” tutur mantan rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) itu.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Suminto menegaskan bahwa wakaf uang bukanlah seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Karena itu, pemerintah tidak berkepentingan memungut wakaf. “Pemerintah tidak ambil dana wakaf. Tidak ada satu rupiah pun masuk ke APBN,” tegasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/30/01/2021/m-nuh-tidak-ada-sepeser-pun-uang-wakaf-masuk-kas-negara/

Share:

Read More

Kebangetan! Ekspor Indonesia 'Diganggu' 5 Negara Tetangga

 

Jakarta - 

Ekspor produk dari masih saja diganggu. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, ada 14 negara yang mengenakan 37 tarif bea masuk dalam rangka proteksi produk lokal terhadap produk ekspor Indonesia.

Dari jumlah negara itu, 5 di antaranya adalah negara tetangga. Negara tetangga itu antara lain Malaysia yang mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) pada produk polyethylen terephtalate (PET) dan cold rolled stainless steel, kemudian safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) pada produk ceramic floor and wall tiles.

Selanjutnya, Thailand mengenakan BMAD untuk produk biaxially oriented polypropylene (BOPP), dan BMTP terhadap alumunium foil. Lalu, Vietnam mengenakan BMAD terhadap polyester fiber yarn dan sorbitol. Selanjutnya, Australia yang melakukan sunset review BMAD atas produk kertas A4.

Terakhir, negara tetangga yang paling banyak menghambat ekspor Indonesia adalah Filipina yang mengenakan BMTP terhadap kendaraan bermotor, Aluminum Zinc (GL) Sheets, Coils and Strips, Galvanized Iron and Aluminum Zinc, Galvanized Iron Sheets, Coils and Strips LLDPE dan HDPE.

"Banyak produk Indonesia yang mendapat hambatan perdagangan di luar negeri, yang sangat disayangkan mitra ASEAN kita Filipina menjadi juaranya menerapkan safeguard kepada indonesia," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam konferensi Pers Trade Outlook 2021, Jumat (29/1/2021).

Tak hanya negara tetangga, Amerika Serikat (AS) juga menjegal ekspor Indonesia dengan mengenakan BMAD terhadap 4 produk antara lain PC strand, matras, common alumunium sheet, dan wind towers. Tak jauh dari AS, Kanada juga mengenakan BMAD terhadap produk certain concrete reinforcing bar, dan sunset review BMAD terhadap OCTG.

Uni Eropa juga mengenakan BMAD terhadap cold rolled stainless steel in coil, dan sunset review BMAD terhadap produk MSG. Kemudian, Ukraina mengenakan BMTP untuk polymeric materials dan kabel. Afrika Selatan mengenakan BMAD untuk produk iron non-alloy. Mesir mengenakan BMTP untuk produk raw alumunium, dan BMAD untuk produk ban. Selanjutnya, Selandia baru mengenakan BMAD untuk produk galvanised wire.

Belum usai, Turki juga mengenakan BMTP terhadap polyester staple fiber dan PET Chips. Terakhir, Korea Selatan mengenakan BMAD untuk produk flat rolled stainless steel.

Meski begitu, menurut Lutfi hambatan ini tak akan berhenti datang ke Indonesia, dan juga bukan untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, pihaknya hanya mengupayakan memberikan respons atau tindakan terbaik dari Indonesia.

"Ini bukan kali pertama kita diganggu orang tetapi saya bisa menjamin kalau ini bakal terjadi banyak proses-proses seperti demikian," tandasnya.

sumber:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5353940/kebangetan-ekspor-indonesia-diganggu-5-negara-tetangga?tag_from=wp_nhl_10

Share:

Read More

3 Fakta Aturan Pajak Penjualan Pulsa Hingga Token Listrik

 

Jakarta - 

Pemerintah resmi mengatur soal pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Aturan ini menjadi kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan PPN dan Pajak Penghasilan (PPh).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer. Bagaimana penjelasannya, berikut fakta-faktanya:

1. Berlaku 1 Februari 2021

Mengutip PMk Nomor 6 Tahun 2021, Jumat (29/1/2001), bahwa kegiatan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucer perlu mendapat kepastian hukum.

Adapun barang kena pajak yang diatur adalah pulsa, kartu perdana baik dalam berbentuk voucer fisik maupun elektronik, lalu ada juga token listrik.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021," bunyi Pasal 21.

2. Contoh Pengenaan PPN

- Pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat II (server), sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi. Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai faktur pajak sehingga tidak perlu membuat lagi faktur pajak secara elektronik (eFaktur).

- Token listrik, PPN dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token, dan bukan atas nilai token listriknya.

- Voucer, PPN hanya dikenakan atas jasa pemasaran voucer berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucher, bukan atas nilai voucer itu sendiri. Hal ini dikarenakan voucher diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN.

3. Pemungutan PPh

Di sisi lain, pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu perdana oleh distributor, dan PPh Pasal 23 untuk jasa pemasaran/penjualan token listrik dan voucer, merupakan pajak yang dipotong dimuka dan tidak bersifat final. Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa atau agen penjualan token listrik dan voucher dalam SPT Tahunannya.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketentuan pajak ini tidak mempengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, atau voucer.

sumber:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5353850/3-fakta-aturan-pajak-penjualan-pulsa-hingga-token-listrik?tag_from=wp_nhl_4

Share:

Read More

Sri Mulyani Tarik Pajak untuk Penjualan Pulsa dan Token Listrik

 Jakarta - 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan mengenai pengenaan serta penghitungan pajak terkait dengan transaksi pembelian pulsa, kartu perdana, token, hingga voucher.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

"Bahwa kegiatan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucer perlu mendapat kepastian hukum," bunyi PMK 6 Tahun 2021 yang dikutip, Jumat (29/1/2021).

Adapun barang kena pajak yang diatur adalah pulsa, kartu perdana baik dalam berbentuk voucer fisik maupun elektronik, lalu ada juga token listrik.

Pada Pasal 4, diatur mengenai PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan atau pelanggan telekomunikasi. Kedua, oleh penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan atau pelanggan telekomunikasi.

Ada pula oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi secara langsung, dan penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya.

Sementara mengenai penghitungan PPh diatur dalam pasal 18, yang mana penghitungan dan pemungutan PPh atas penjualan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua yang merupakan pemungut PPh Pasal 22, dipungut PPh Pasal 22.

Pemungut PPh melakukan pemungutan pajak sebesar 0,5% dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua dan tingkat selanjutnya. Lalu dari harga jual atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung.

  sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5353218/sri-mulyani-tarik-pajak-untuk-penjualan-pulsa-dan-token-listrik?tag_from=wp_nhl_3

Share:

Read More

Kemauan Untuk Belajar Jadi Modal Penting Berwirausaha

 JawaPos.com – Pandemi Covid-19 yang telah membuat resesi ekonomi di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia memaksa masyarakatnya untuk berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha. Meskipun melihat peluang, tidak sedikit mereka yang khawatir, khususnya soal modal usaha.

Founder Biznis.id Budi Satria Isman menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu takut akan kurangnya modal dalam membangun UMKM. Menurutnya, yang mesti dimiliki oleh wirausaha adalah niat.

“Kalau dilihat bisnis yang maju dan besar itu mereka minim modalnya, yang penting itu adalah mau belajar. Keinginan itu, minat itu emang ada atau tidak, lalu memilih kategori yang tepat untuk kita dan komitmen,” jelasnya dalam Telekonferensi Pers Peluncuran Biznis.id, Kamis (28/1).

Dia pun memberikan kunci agar dapat mengembangkan sebuah bisnis. Salah satunya adalah modal, kemudian pengetahuan dan praktek terkait dengan bisnis tersebut.

Lalu, konsep pemasaran yang harus dilakukan seperti apa juga menjadi dasar penting mengembangkan usaha. Ia mengingatkan bahwa sebuah startup harus memiliki strategi digital dan teknologi.

Setelahnya, yang dibutuhkan adalah legalitas dan dan administrasi keuangan. Bagian terakhir tentunya adalah network daripada pengusaha tersebut untuk mencari orang yang tepat menjadi bagian dalam bisnisnya.

Untuk bisa menerapkan itu semua, Founder Biznis.id, Baskorohadi Sukatmo menyampaikan, perlu memiliki pendalaman soal bisnis yang dijalani. Cara untuk mendapatkannya melalui Biznis.id, platform pembelajaran bisnis secara digital yang memberikan bimbingan mengenai pembentukan dan pengembangan bisnis yang disampaikan oleh para praktisi bisnis.

“Biznis.id mengajak UMKM Indonesia mengasah kemampuan dan membekali diri dengan pengetahuan bisnis sehingga memiliki bisnis yang dapat tumbuh berkesinambungan dan menguntungkan,” tutur dia.

Ada beragam kelas pembelajaran di Biznis.id, mulai dari fundamental bisnis seperti Smart Business Map dan Value Creation sampai dengan bidang spesifik, kemudian Finance and Human Capital seperti Managing Working Capital, Cashflow Management, Understanding Financial Report, Smart Interview, Coaching Skills.

Pendampingan atau mentoring ini akan dilakukan paling tidak 1 bulan sekali. Kemudian, ada juga sesi tanya jawab terkait materi pembelajaran selama dua kali dalam seminggu setiap Senin dan Rabu.

“Pendampingan bisnis secara fisik sementara belum jadi cakupan kami, itu kan harus one on one. Itu menjadi salah satu pertimbangan kami, salah satu prioritas adalah menularkan ke sebanyak mungkin temen-temen UMKM dulu, tapi itu (pendampingan lapangan) menjadi masukan dan pemikiran kami ke depannya,” tutur dia.

Adapun, Budi melanjutkan bahwa peluncuran kelas baru akan terus berlanjut untuk memperkuat pemahaman fundamental bisnis serta melengkapi spesifik skills para entrepreneur. Target yang hendak dicapai adalah menciptakan lebih 1 juta UMKM.

“Kita berharap lebih dari satu juta, kalau kita bisa scale up usaha mikro jadi kecil, tenaga kerja mikro 2 orang, kecil 5-7 orang, itu ada 5 tenaga kerja baru tercipta. Lewat skill itu kita bisa menciptakan 5 juta pekerjaan baru,” jelas dia.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/28/01/2021/kemauan-untuk-belajar-jadi-modal-penting-berwirausaha/

Share:

Read More