Sosok Menteri dari Kalangan Pengusaha Jadi Angin Segar Untuk Investor

Merdeka.com - Beberapa sosok yang digadang-gadang akan menjadi menteri baru di periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berasa dari kalangan pengusaha. Misalnya Erick Tohir, Nadiem Makarin serta Wishnutama.
Mereka hari ini bahkan sudah datang memenuhi undangan Jokowi ke Istana Negara. Kehadiran mereka semakin menegaskan bahwa dirinya akan menjadi salah satu menteri dalam susunan kabinet baru Jokowi.
Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menyebutkan, kehadiran para sosok pengusaha merupakan angin segar bagi para investor. Khususnya mereka yang selama ini tengah menjalankan aksi 'wait and see'.
"Sesama pengusaha, ada kedekatan, merasa nanti menterinya itu paham kondisi di lapangan di sektor riil, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnya bisa membumi, bisa terasa," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (21/10).
Adapun sosok-sosok yang saat ini diramal bakal menduduki jabatan menteri, menurutnya merupakan sosok yang cukup disukai para investor.
"Kan kalau investor melihat sosok-sosoknya sekarang mudah-mudahan berharap banyaklah dan mungkin percaya. Artinya diisi oleh yang selama ini dari kalangan profesional dan ada pengusaha. Nah ini yang harapannya bisa juga membawa angin segar untuk investor," ujarnya.
Usai pengumuman resmi susunan kabinet baru, diharapkan para investor yang selama ini wait and see dapat langsung segera bertindak dan merealisasikan rencana mereka yang selama ini tertunda. "Karena merasa optimis mereka gak wait and see lagi. Mereka segera merealisasikan keputusan-keputusan investasinya yang tentunya kita harapkan berdampak pada ekonomi nasional," ujarnya.
Namun, dia juga mengingatkan para pemangku kebijakan agar jangan sampai membuat aturan yang menghambat atau membuat para investor menjadi enggan untuk berinvestasi di Indonesia.
"Saya harap ini bisa membuat dunia usaha atau sektor dunia usaha investor bikin confidence, mereka percaya, mereka yakin bahwa ke depan kebijakan-kebijakan ekonomi yang disusun oleh pemerintah ini semakin baik, semakin membuat investor lebih nyaman," tutupnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Pekerjaan Rumah Sektor Energi Jokowi Periode II, Utamanya Revisi UU Migas

Merdeka.com - Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya, mengatakan salah satu fokus Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yakni menggenjot kinerja sektor manufaktur. Hal ini dia sampaikan dalam pidato pelantikan presiden di hari pelantikan, Minggu (20/10).
"Visi Presiden Jokowi di periode kedua sebenarnya satu, make manufacture great again. Memang dengan sektor manufaktur bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menghasilkan produk-produk yang diekspor. Sehingga Rupiah kita bisa lebih stabil," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Senin (21/10).
Terkait fokus tersebut dia menegaskan pentingnya ketahanan energi. Sebab, pasokan energi penting dalam pengembangan manufaktur. "Untuk sektor sektor manufaktur ini bisa berkembang pasti perlu energi. Kemarin jalan (infrastruktur) sudah dibikin, sekarang energinya. Jangan sampai demand-nya terus meningkat tapi supplay terus menurun," tegas dia.
Untuk membenahi energi, lanjut Berly, terdapat sejumlah pekerjaan rumah alias PR yang harus dikerjakan Jokowi-Amin. Salah satunya basis hukum yang kuat. "Mungkin belum diselesaikan, PR untuk UU Migas revisi. Karena yang sudah dibatalkan di MK tahun 2004, 15 tahun belum kuat dasar penggantinya masih berupa Perpres atau PP. Ini harus jadi prioritas ke depan buat revisi UU Migas," ungkapnya.
Kepastian hukum dapat memberikan jaminan bagi investor yang mau menanamkan modal di sektor hulu migas. Berkaca dari negara-negara tetangga, yang dapat menarik investasi, meskipun saat ini minyak dunia menurun harganya.
"Kita lihat di Thailand, Vietnam itu meningkat bahkan India pun naik. Dalam kondisi turun pun negara lain pun bisa memperbaiki atau bisa menarik investor. Saya kira balik ke konsisten, kredibilitas, kepastian hukum yang perlu kita tingkatkan," ujar dia.
Dengan begitu, Indonesia dapat mengambil keuntungan atau memanfaatkan pola naiknya investasi setelah pilpres. "Polanya begitu polanya pilpres plus 1 (tahun) itu ada kenaikan sekitar 20 persen FDI secara umum," jelas Berly.
PR lain yang harus dibenahi Pemerintah, lanjut Berry, terkait defisit neraca perdagangan dari sektor migas. Hal ini disebabkan konsumsi bahan bakar fosil yang meningkat tidak diimbangi dengan produksi dalam negeri. Kekurangan pasokan tersebut kemudian harus dipenuhi dengan impor migas.
Berdasarkan data yang dia himpun terjadi peningkatan signifikan jumlah kendaraan sejak tahun 1998. Pada 1998 jumlah motor sekitar 15 juta, sekarang menjadi 110 juta. Sementara mobil dari sekitar 7-8 juta di tahun 1998, naik menjadi 22 juta.
Karena itu, untuk menekan impor migas, Berly mendorong pemerintah untuk mulai menekan konsumsi bahan bakar fosil oleh masyarakat. Di saat yang sama mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. "Demand masyarakat terhadap Migas yang dikurangi, lebih banyak pakai yang renewable," ucap dia.
Langkah lain untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil, lanjut Berly yakni dengan mendorong pemanfaatan angkutan massal di 5 daerah urban terbesar, yakni Jabodetabepok, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar. Sebab penggunaan angkutan massal dapat menekan penggunaan angkutan pribadi.
Pemerintah, tambah dia, juga harus mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Dukungan dapat ditunjukkan dengan pemberian insentif fiskal sehingga mendorong investasi di sektor produksi mobil listrik juga mendorong harga mobil listrik yang dapat dijangkau masyarakat.
Pembangunan PLTU Batubara juga perlu dipikirkan kembali. Selain membutuhkan biaya investasi yang tinggi, PLTU juga menyumbang polusi udara. Sebaliknya Pemerintah perlu mendukung pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan.
"Yang paling memengaruhi buat CO2 kan PLT Batubara. Kita khawatir karena hitung-hitungan dalam 5 sampai 7 tahun ke depan PLT solar panel sudah bisa lebih murah dari pada diesel. Dari saya sendiri ingin batu bara ditunda dulu lah. Karena toh trennya akan turun. Karena satu selain spending lebih banyak, kedua polusi," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Genjot Lifting Minyak, Pemerintah Bakal Menata Pengeboran Ilegal

Merdeka.com - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, ‎potensi lifting minyak yang dilakukan para pengebor ilegal cukup besar sekitar 10.000-20.000 barel, namun kegiatan tersebut tidak baik dari sisi keamanan.
Untuk itu, pihaknya akan akan melakukan penataan pengeboran ‎ilegal minyak dari sumur tua yang sudah tidak dikelola perusahaan pencari migas. Sehingga bisa menambah lifting minyak dalam negeri.
‎"Illegal drilling keamanannya tidak (baik) ini (rentan) kebakaran, padahal lumayan 10 ribu-20 ribu barel," kata Djoko, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Senin (21/10).
Nantinya para pelaku pengeboran ilegal akan dibentuk wadah koperasi dan dikerjasamakan dengan perusahaan pencari migas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), sehingga ada pembinaan terkait keamanan cara mengambil minyak dari sumur, dengan begitu kegiatan tersebut menjadi legal.
"Lagi dalam proses menata, wilayah kerjanya dimana dibuat koperasinya yang bener, usulkan ke pemerintah, bekerja sama dengan KKKS yang eksisting atau Pertamina nanti kita keluarkan izinnya. Biar legal,"‎ paparnya.
Djoko mengungkapkan, untuk menjalankan rencana tersebut pihaknya akan menggunakan payung hukum yang sudah ada, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman pengusahaan pertambangan pada sumur tua.
‎"Itu Peraturan menteri, pakai pengolahan sumur tua saja kan sudah ada peraturan menterinya," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Tingkatkan Layanan Nasabah, Bhinneka Life Luncurkan Program Save Pro

Merdeka.com - Perusahaan asuransi jiwa nasional, PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) terus berinovasi mengembangkan produk dan layanan melalui peluncuran program terbaru Bhinneka Life yaitu Program Saver Pro di tengah rangkaian acara peringatan hari jadi perusahaan ke-3 tahun yang mengusung tema 'Bersatu dan Bertumbuh, Bhinneka Life Maju'.
Direktur Utama Bhinneka Life, Wiroyo Karsono mengatakan bahwa Bhinneka Life berkomitmen untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat Indonesia melalui beragam inovasi produk serta layanan yang berkesinambungan guna menjawab kebutuhan nasabah sejalan dengan visi dan misi perusahaan.
"Program Saver Pro adalah program terbaru Bhinneka Life yang merupakan hasil kolaborasi dari dua produk unggulan Bhinneka Life yaitu Bhinneka Assurance Saver dan Bhinneka Assurance Protection untuk memberikan solusi perencanaan pengelolaan keuangan yang tepat," ujar Wiroyo.
Dia mengklaim, Bhinneka Life memiliki ragam produk yang sangat variatif, lengkap dan kompetitif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat Indonesia di setiap tahap kehidupan mulai dari usia dini hingga pensiun karena setiap tahap kehidupan memiliki peran penting untuk mewujudkan impian di masa depan.
"Oleh karena itu Bhinneka Life berkomitmen untuk senantiasa hadir mendampingi tiap tahap kehidupan masyarakat Indonesia agar memiliki solusi perencanaan keuangan yang tepat," tambah Wiroyo.
Sebagai pendatang baru di industri asuransi jiwa, Bhinneka Life juga telah berinovasi dalam pengembangan layanan digital. "Saat ini Bhinneka Life telah memiliki grand design layanan digital yaitu BDIG (Bhinneka Life Digital) guna peningkatan layanan yang lebih optimal untuk tiga prioritas utama perusahaan yaitu nasabah, agen pemasaran dan insan Bhinneka Life."
BDIG (Bhinneka Life Digital) merupakan grand design dari seluruh aplikasi layanan digital yang dimiliki oleh Bhinneka Life yaitu B-First merupakan aplikasi layanan digital nasabah, B-Force aplikasi layanan digital tim pemasaran dan B-Friend aplikasi layanan digital pengembangan karyawan Bhinneka Life.
Beragam inovasi pengembangan produk dan layanan Bhinneka Life telah mendapat pengakuan positif dan apresiasi dari masyarakat, media maupun lembaga independen yang kredibel lainnya. Belum lama ini Bhinneka Life berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Insurance Award 2019 kategori Breakthrough Expansion and Performance for Life Insurance Company.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Masuk Kawasan Ibu Kota Baru, Lahan Samboja Diincar Investor Asing

Merdeka.com - Sebagian wilayah Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang masuk kawasan ibu kota negara (IKN) terus jadi incaran investor perhotelan. Seperti di kawasan kelurahan Amborawang Darat, yang juga menjadi lokasi pusat latihan tempur (Puslatpur) TNI.
Presiden Joko Widodo, sebelumnya pada 26 Agustus 2019 lalu, mengumumkan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Lokasinya, di sebagian Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara (PPU).
"Iya, sejak pengumuman itu banyak yang survei lahan di Amborawang Darat," kata Lurah Amborawang Darat Surianto, dikonfirmasi merdeka.com, Senin (21/10).
Surianto menerangkan, kebutuhan lahan yang diinginkan, bukan dalam skala kecil. "Bukan cuma 1-2 hektare saja. Tapi lebih 5 hektare. Rencana diantaranya, buat bangun perhotelan karena dekat dengan laut," ujar Surianto.
"Mereka (investor) ini datang dari Korea, dari Thailand, pakai penerjemah bahasa Indonesia. Jadi, nginap di Balikpapan, kemudian survei ke Amborawang Darat," tambah Surianto.
Investor menginginkan lahan tidak begitu jauh dari lokasi Puslatpur TNI dan juga Selat Makassar. "Mungkin pertimbangannya, tidak begitu jauh dengan areal TNI supaya lebih aman," terang Surianto.
Kendati demikian, Surianto menilai lahan kosong seluas lebih 5 hektare, sulit dicari di wilayah Amborawang Darat. "Karena sudah banyak permukiman penduduk, dan kebun warga. Sementara, mereka menginginkan tidak ada apapun di atasnya. Ya lahan kosong," ungkap Surianto.
"Tapi, itu dia. Mereka masih sebatas survei lahan ya. Belum kepada transaksi. Karena Amborawang Darat tidak begitu jauh dari Balikpapan. Sekitar 30 kilometer saja," tutup Surianto.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Meski Imbal Hasil Terus Turun, Investasi SBN Diyakini Masih Diminati

Merdeka.com - Kementerian Keuangan meyakini investasi masuk ke Indonesia melalui Surat Berharga Negara (SBN) akan terus tumbuh sekalipun imbal hasil (yield) turun. Rata-rata imbal hasil SBN bertenor sepuluh tahun hari ini mencapai 7,26 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pekan lalu yang sebesar 7,29 persen.
Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, Loto S Ginting mengatakan, imbal hasil ke depan akan berada di bawah 7 persen mengikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Penurunan ini pun berdampak positif bagi pemerintah.
"Di akhir tahun ini bisa tembus di bawah 7 persen, namanya pemerintah yield itu cost buat pemerintah, harapannya lower is better, jadi cost income dari pemerintah jadi lebih murah," ujar Loto di Kantornya, Jakarta, Senin (21/10).
Seperti diketahui, bunga acuan BI selama September 2018 mencapai 5,25 persen turun 25 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan sejumlah ekonom pun ramai-ramai meramal BI akan kembali menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada Oktober ini.
Loto optimistis instrumen SBN masih akan diminati investor. Hal ini didorong oleh rating surat utang Indonesia yang masih layak investasi dari berbagai lembaga keuangan internasional. Dirinya juga optimistis target pembiayaan sampai akhir tahun tercapai.
"Itu orang orang yang memiliki peringkat credit company miliki peringkat credit improve bagi track record yang semakin baik. Jadi risk premium yang diminta investor semakin berkurang," jelasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Jurus SKK Migas Genjot Performa Hulu Migas di Indonesia

Merdeka.com - Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurrahman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan perintah presiden, khususnya di sektor hulu migas. Salah satunya dengan memproses izin secara cepat.
"Hulu migas tuh tinggal lanjutin saja sebenarnya. Tapi pesan pak Jokowi itu, tidak hanya send tapi juga delivered. Artinya kita harus bisa deliver. Kita send doang tapi gak deliver, salah juga. Diperlukan memang kerja yang lebih smart," kata dia dalam diskusi di Jakarta, Senin (21/10).
Dengan demikian, investor hulu migas atau yang lebih dikenal dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat memperoleh izin dengan cepat.
"KKKS sering bilang sulit dapat izin, nah kami akan mencoba mengubah konsep itu. jadi SKK yang jadi front linernya. Jadi kita yang urus. KKKS nanti tuh dibola-bola mulu. Itu terobosannya supaya kita bisa lead izin-izin itu," ujar dia.
Selain itu, sisi komersial, khususnya gas bumi perlu didukung. Hal tersebut dilakukan dengan membangun infrastruktur yang melancarkan distribusi dari penghasil gas ke konsumen.
"Terutama gas, biasanya sangat kendala adalah komersial. Ada lapangan yang produksinya tinggi, tapi demand-nya kecil. Jadi kita gak bisa produksi maksimum. Ada juga demand-nya besar, produksi gak cukup," ungkapnya.
"Kami lagi pikir bagaimana pembangunan infrastruktur agar semua lapangan bisa terkoneksi dengan baik. Jadi produksi alokasinya bisa dijual semua," imbuhnya.
Dia pun mengakui, masih ada jurang antara konsumsi bahan bakar bakar dengan produksi. Tren kenaikan konsumsi bahan bakar fosil berbanding terbalik dengan produksi yang terus menurun. Karena itu, eksplorasi, penemuan cadangan baru, dan pemanfaatan cadangan yang ada saat ini harus terus dilakukan.
"Hari ini apa yang kita konsumsi tidak cukup diproduksi. Menurut hitungan kita produksi itu tidak cukup. Meski pindah ke EBT juga tidak cukup. Kebutuhan 1,5 juta lebih. Produksi 700 ribuan. Misalnya, kendaraan listrik dan nitrogen juga mungkin baru bisa. Tapi hulu migas kita bicarakan itu tetap penting," tandasnya.
Diketahui dalam pidato pelantikannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya hasil dari sebuah kebijakan. Terkait hal tersebut, dia menggunakan analogi proses pengiriman pesan via SMS maupun WhatsApp.
Mantan Walikota Solo ini menegaskan tugas pemerintah bukan hanya sebatas mengirimkan pesan. Namun lebih dari itu, memastikan pesan itu terkirim dan diterima oleh masyarakat.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Menko Perekonomian Baru Harus Mampu Hilangkan Ego Sektoral Para Menteri

Merdeka.com - Menjadi seorang Menteri Koordinator tidaklah mudah. Meski terlihat sederhana, namun jabatan ini memegang peranan penting, sebab merupakan pusat kebijakan dari beberapa kementerian di bawahnya.
Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, ada pekerjaan rumah (PR) besar yang menanti orang yang menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yaitu membuat menteri-menteri ekonomi di bawahnya bisa kompak dalam membuat sebuah kebijakan untuk menghapus ego sektoral.
"Jadi setiap bidang itu ada koordinator, nah saya harap ini koordinator ini bukan hanya sekadar berfungsi untuk mempertemukan (para menteri), tapi juga punya wewenang untuk memberikan perintah atau memberikan himbauan kepada menteri A menteri B supaya kerja sama," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (21/10).
Ahmad menilai, di periode pertama pemerintahan Jokowi sinergi antar kementerian merupakan sebuah hal yang kerap jadi masalah. Beberapa kebijakan menjadi tumpang tindih, imbasnya menjadi menyulitkan investor.
"Yang perlu dikedepankan berkoordinasi, bisa bersinergi, berkoordinasi secara tim sehingga dampaknya ke dunia usaha juga baik. Selama ini kan salah satu keluhan investor itu kan pemerintah dianggap tidak kompak," ungkapnya.
Menteri Koordinator harus mampu membuat para menteri tersebut menjalin hubungan yang baik antara sesama kementerian. Guna menciptakan sinergi terutama dalam hal kerjasama dan kebijakan. "Seringkali masalah kita itu adalah masalah ego sektoral ya, atau tidak bisa bekerjasama secara tim. Jadi kabinet atau menteri menteri yang duduk di tim ekonomi di bawah menko perekonomian itu harus bisa bekerja secara tim, jangan sendiri-sendiri," ujarnya.
Ahmad menjelaskan, para investor dan pengusaha kerap mengeluhkan rumitnya birokrasi misalnya saja dalam hal perizinan. Hal itu membuat para investor menjadi meragu.
"Menteri di kementerian A bikin kebijakan yang bertolak belakang dengan kementerian B. Artinya, investor yang merasa dirugikan. Ini jangan sampai lagi terjadi (di periode kedua)," tutupnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Produksi Gas Sisa 3 Bulan, Saka Energi Ambil Alih Lapangan Kepodang

Merdeka.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan bahwa Saka Energi akan meneruskan Petronas Cari Gali Muriah Ltd (PCML) untuk mengelola lapangan Kepodang Blok Muriah.
Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdudarrahman mengatakan, peralihan tersebut‎ dilakukan secara bisnis, saat ini SKK Migas sedang menunggu penyelesaian dokumennya.
"Mereka (Petronas dan Saka) sedang membereskan dokumennya," kata Fatar di Jakarta, Senin (21/10).
Saka Energi merupakan pe‎megang hak partisipasi Lapangan Kepodang Blok Muriah sebesar 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya dimiliki Petronas.
Saka Energi akan memproduksi sisa kandungan gas yang ada di Lapangan Kepodang Blok Muriah sebesar 20 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), atau hanya 3 bulan kedepan.
"Produksinya kira-kira tiga bulan saja, itu cadangannya tinggal tiga bulan produksi," ujar Fatar.
SKK Migas ingin proses peralihan dilakukan secepatnya, agar Lapangan Kepoda bisa memasok gas kembali ‎ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tambak Lorok, JawaTengah. Jika tidak lembaga tersebut akan mengalihkan ke pihak lain.
"Kita maunya secepatnya, kalau dia tidak mampu kita pikirkan sama yang lain," tandasnya.
Untuk diketahui, Pada 23 September 2019 pukul 23.59 WIB, PCML memutuskan untuk melakukan penghentian gas dari lapangan Kepodang, dengan alasan berakhirnya kontrak perjanjian jual beli gas antara PCML dan PLN untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tambak Lorok Jawa Tengah yang dioperatori PT Indonesia Power.
Penyaluran gas tersebut dilakukan melalui jaringan pipa gas Kalija I yang dikelola oleh Kalimantan Jawa Gas (KJG), sehingga berakhirnya kontrak tersebut juga menyebabkan berakhirnya Gas Transportation Agreement antara KJG, PCML, dan PLN.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Kehadiran Nadiem Makarim di Kabinet Jokowi Dinilai Bakal Perkuat Kebijakan

Merdeka.com - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan tidak khawatir mengenai adanya konflik kepentingan yang mungkin bakal terjadi pasca sejumlah pengusaha besar RI didapuk menjadi menteri di kabinet kerja.
"Saya rasa itu kan bisa diatur. Misal pensiun sementara dari perusahaannya, segala macam. Toh kita sudah coba yang lain-lain kan, akademisi sudah dicoba, politis sudah dicoba, mungkin perlu kita coba juga pemain bola. Ini namanya disebut continues improve," tutur Ari di Jakarta, Senin (21/10).
Dia bilang, yang sekarang diperlukan dalam pemerintahan Jokowi adalah empirical thinking atau orang-orang yang berpengalaman. Selama ini orang dengan latar belakang birokrat hanya tertarik pada outputnya, namun tidak terlalu memecahkan teka teki masalah.
"Untuk memecahkan teka-teki diperlukan pengusaha. Karena pengusaha banyak akalnya. Kabinet pertama mempersiapkan, sekarang adalah mengerjakan," ujarnya.
Dia menilai, masuknya pendiri-pendiri perusahaan startup akan membuat basis data yang kuat dalam membuat membuat kebijakan.
"Melihat apa yang dibutuhkan konsumen, lalu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat konsumen melirik kembali produk-produk dalam negeri. Selama ini kan impor-impor saja, wisata keluar negeri saja. Bisa tida di-package sehingga membeli dan pariwisata dalam negeri menjadi suatu pengalaman tersendiri. Itu lah dia fungsinya, berpikir out of the box," ungkap Ari.
Berdasarkan kabar yang beredar, Nadiem diisukan akan menjadi menteri ekonomi digital. Selain itu, dia juga dikabarkan akan menjadi wakil menteri pendidikan tinggi.
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, dia hanya menjawab bahwa hal itu menjadi keputusan presiden. Namun, dia menegaskan siap ditempatkan di mana pun yang Presiden Jokowi percayakan.
"Saya merasa ini suatu kehormatan yang luar biasa saya telah diminta untuk bergabung kabinet pak presiden. Dia percaya saya dengan tanggung jawab ini dan saya menerima. Masalah posisi spesifiknya saya belum bicara mengenai itu karena itu hak prerogatif presiden," jelasnya.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Recent Posts