KKP Yakin Sektor Kelautan dan Perikanan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal terus mendorong kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi produk domestik bruto (PDB). Saat ini, kontribusi sektor tersebut baru mencapai 2,6 persen.

Kasubdit Pulau-pulau Kecil dan Terluar Kementerian Kelautan dan Perikanan Ahmad Aris mengakui jumlah tersebut masih sangat minim mengingat besarnya luas perairan Indonesia. Padahal potensinya sangat besar.

"Yunani saja pulau hanya 2.000 (sumbangan ke) PDB kurang lebih 50 persen. Maldives, (sumbangan ke) PDB-nya sampai 80 persen," kata dia, di Jakarta, Senin (11/11).

Menurut dia, selama ini, memang perhatian untuk pengembangan pulau-pulau kecil masih minim. Jadi harus didorong lagi.

Dari 17.000-an pulau, lanjut dia, 98 persen merupakan pulau-pulau kecil. Ini tentu dapat memberikan sumbangan besar ke perekonomian jika digarap dengan baik.

"Artinya ada 16.000 pulau yang punya potensi kita kembangkan ke depan. Itu yang belum kita optimalkan. Karena memang regulasi baru disiapkan,"

Selain itu, selama ini, pulau-pulau kecil diperlakukan sama dengan pulau-pulau besar. Misalnya, aktivitas pertambangan diizinkan untuk berjalan di pulau-pulau kecil.

"Selama ini pertambangan tidak membedakan bahwa di pulau kecil tidak bisa. Yang penting keluar saja. Tapi ke depan kan nggak bisa. kalau sudah tiny island sudah tidak bisa ditambang. Karena kalau ditambang pasti berdampak pada ekosistemnya," ungkapnya.

Kebijakan

Nelayan menurunkan ikan hasil tangkapan laut di Muara Baru, Jakarta, Kamis (29/3). Untuk mendorong ekspor komoditas perikanan KKP akan memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

KKP sudah menjalankan sejumlah kebijakan. Salah satunya terkait penguasaan dan sertifikasi lahan baik atas nama negara, maupun oleh masyarakat yang hidup di pulau-pulau tersebut.

"KKP di pulau-pulau kecil sertifikat atas nama negara. Masyarakat akan didorong memiliki sertifikat atas nama masyarakat," ujar dia.

Dengan demikian, ketika investor masuk, maka dia harus bekerja sama dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat. Investor menjalankan usaha, sementara lahan sepenuhnya milik pemerintah atau masyarakat.

"Sehingga kalau ada investor mau investasi itu mereka kerja sama, itu posisi kita kuat. Pemda itu sudah antusias untuk sertifikat pulau-pulaunya, yang akan dikembangkan, dikerjasamakan tapi kekuasaan ada di kita," tegas dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sumber:Liputan6.com

Share: