:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3240588/original/091170900_1600318536-20200917-Warga-Curug-Terima-Bantuan-Langsung-Tunai-Dana-Desa-3.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Kepala Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, mengatakan Pemerintah sigap dalam menggunakan dana desa untuk penanganan dampak pandemi covid-19.
“Di masa pandemi covid-19 pemerintah cukup sigap, artinya langsung melakukan perubahan terkait dengan penggunaan dari Dana Desa. Pemerintah memperbolehkan dana desa dijadikan bagian dari social assistance program untuk penanggulangan dampak negatif dari covid-19,” kata Teguh dalam Diseminasi Hasil Riset Covid-19, Dana Desa dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (25/1/2021).
Bantuan langsung tunai dana desa dinilai sebagai kebijakan yang pas dikeluarkan di masa pandemi covid-19. Menurutnya bantuan langsung Dana Desa ini sifatnya community targeting, artinya memang dana desa ini didesain untuk kebutuhan desa.
“Kenapa isu dana desa ini menjadi sebuah isu yang menarik? tujuan utama dari dana desa ini adalah meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Ini adalah outcome yang ingin dicapai,” ujarnya.
Bahkan strategi community targeting melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diakui dunia sebagai inovasi kebijakan yang tepat sasaran.
Karena memasukkan 5,31 juta keluarga miskin yang belum pernah didata, 947 ribu keluarga miskin yang sebelumnya terdata namun luput dari penyaluran bantuan, 1,45 juta keluarga yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi.
Lebih lanjut Teguh menjelaskan itulah yang menyebabkan isu dana desa ini menarik. Lantaran, selama pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2 kuartal 2020 terus mengalami kontraksi hingga menyebabkan resesi.
Demikian Teguh menegaskan kembali kebijakan yang dilakukan Pemerintah terkait penggunaan dana desa di masa pandemi covid-19 dilaksanakan di waktu yang tepat.
Sebagai informasi Dana Desa yang telah disalurkan sampai akhir 2020 mencapai Rp 71,1 triliun. Hasil penggunaan dana desa lebih cepat ialah penurunan kemiskinan desa di awal pandemi Covid-19, yakni menurun 0,03 persen antara Maret 2019-2020. Bagaimanapun, pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 mendisrupsi pembangunan desa.
