Jakarta -
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memiliki tiga program terobosan untuk 2021-2024. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program pertama adalah ingin meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap. Dari sebelumnya di bawah Rp 600 miliar, dia ingin menjadi Rp 12 triliun.
"Saya mohon dukungan supaya PNBP dari perikanan tangkap tidak lagi Rp 595 miliar (tapi) menuju ke Rp 12 triliun," kata Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Program kedua adalah menggerakkan perikanan budi daya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh badan riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat. Dari pengembangan perikanan budidaya ini, dia berharap Indonesia memiliki komoditas unggulan ke depannya.
"Saya sedang mereview semua budidaya. Ini dalam waktu 10-15 tahun ke depan akan meningkat tajam, sementara produksi perikanan tangkap akan menurun dengan tajam. Dengan meningkatkan kegiatan budidaya, ekosistem dan populasi ikan di laut akan terjaga sehingga generasi berikut masih akan terpenuhi nutrisinya dari hasil perikanan," tuturnya.
Program ketiga, Trenggono mau membangun kampung-kampung perikanan budi daya air tawar, payau dan laut seperti kampung lobster, lele, nila, kakap, hingga kampung rumput laut. Hal itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi saat ini.
"Kalau saat ini sudah ada, sifatnya masih sporadis. Kami akan kerja sama dengan Bapak/Ibu, sekaligus Pemda supaya skala ekonominya bisa kita hitung. Jadi mulai dari bibit, pakan, selanjutnya pembinaan sampai kemudian panen. Lalu kemudian bisa ada industri di situ untuk proccesing baik untuk kepentingan pasar lokal dan ekspor," terangnya.
Dalam rapat itu, Trenggono menyampaikan bahwa dalam kurun waktu Oktober 2019-Desember 2020, KKP berhasil menangkap 100 unit kapal illegal fishing sebagai komitmen menjaga sumber daya laut dan kedaulatan.
"Rinciannya di mana yang berbendera Indonesia 37 unit, Vietnam 27 unit, Filipina 16 unit, Malaysia 19 unit dan Taiwan 1 unit," jelas Trenggono.
Sedangkan dari sisi akses terhadap modal usaha, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020 mencapai Rp 5,26 triliun yang disalurkan kepada 173.355 debitur dengan NPL hanya 0,07%. Kemudian realisasi penyaluran dana kelolaan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 705,28 miliar kepada 18.684 pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Lalu capaian Nilai Tukar pada Desember 2020 telah meningkat dan mencapai 102 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 101,24 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan. Angka itu sempat turun yaitu pada masa pandemi saat penerapan PSBB.
